jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menerbitkan Surat Keputusan kepengurusan baru Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) hasil Musyawarah Nasional di Bali pada 2-5 November 2023.
Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0001561.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia itu resmi diterbitkan pada Jumat, 10 November 2023.
BACA JUGA: Terpilih Jadi Ketum HNSI, Herman Herry Siap Serahkan Jiwa dan Raga untuk Kesejahteraan Nelayan
Sekretaris Jenderal HNSI Lydia Assegaf menyatakan SK dari Kemenkumham telah menambah semangat dan soliditas seluruh DPD dan DPC di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi Kemenkumham dalam memberikan pelayanan optimal dan professional dengan menerbitkan SK Kepengurusan DPP HNSI hasil keputusan Munas HNSI VIII di Bali yang merupakan forum tertinggi organisasi HNSI dengan dihadiri 34 DPD dan 345 DPC memiliki legitimasi yang kuat,” ujar Lydia.
BACA JUGA: 34 DPD dan 345 DPC HNSI Seluruh Indonesia Bakal Hadiri Munas di Bali
Menurut Lyda, hadir dalam Munas tersebut mulai dari DPP, DPD, DPC hingga ke rukun-rukun nelayan di HNSI merupakan mata rantai yang terikat sangat kuat.
“Sekarang saatnya kami semua fokus untuk langsung bergerak cepat untuk menjalankan program-program kerja serta program prioritas dari ketua umum Bapak Herman Herry,” kata Lydia.
BACA JUGA: Gelar Konsolidasi DPD dan DPC, HNSI Tunjuk Plt Ketum Baru
Menyikapi SK kepengurusan baru HNSI tersebut, Kemenkumham mendapat apresiasi dari seluruh pengurus HNSI di daerah.
Ketua DPD HNSI Jawa Tengah Riswanto menyampaikan SK kepengurusan yang baru diterbitkan itu sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan di tanah air.
“Saya kira ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini Menkum HAM untuk mendorong percepatan kesejahteraan para nelayan. Sehingga dengan SK kepengurusan baru HNSI itu seluruh pengurus baik pusat hingga daerah dapat bekerja lebih cepat untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan di seluruh pelosok tanah air,” kata Riswanto melalui rilisnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (11/11).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Sumatera Utara Zulfahri juga menambahkan Herman Herry sebagai Ketua Umum HNSI yang baru dapat melahirkan segudang gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan.
“Kami sangat yakin Pak Herman Herry bisa memimpin roda organisasi nelayan ini dengan baik dan bergerak dengan cepat. Tentu kami seluruh pengurus daerah siap untuk mendukung penuh seluruh kebijakan guna kemajuan para nelayan,” tegas Zulfahri.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Jawa Barat, Iwan. Menurutnya, SK kepengurusan yang baru diterbitkan Menkum HAM tersebut sebagai landasan hukum untuk melanjutkan pekerjaan serta membenahi roda organisasi.
Iwan juga memberikan apresiasi kepada Menkumham yang dengan bijak dan memenuhi ketetentuan hukum mengenaj Ormas dalam mengambil keputusan.
Terkait sistem administrasi Ormas, Kemenkumham terlebih dahulu mendalami Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dari setiap Ormas.
“Kami pengurus daerah ikut senang atas terbitnya SK kepengurusan HNSI yang baru. Kami apresiasi Menkumham yang secara adil dan transparan dalam mengambil keputusan,” kata Iwan.
Ketua DPD Kalimantan Timur Hamzah, juga menegaskan bahwa HNSI siap menancap gas untuk terus melaksanakan kerja-kerja konkret bersama pemerintah dan seluruh stakeholder dalam menjawab masalah-masalah nelayan.
“Kami siap gaspol. HNSI harus bisa menjadi corong bagi setiap nelayan dalam menyampaikan aspirasinya dan yang terpenting harus bisa membantu menciptakan solusi atas masalah nelayan di seluruh Indonesia,” ujar Ketua DPD HNSI Kalimantan Utara Nurhasan.
Terakhir, Ketua DPD Papua Barat Ferry juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dengan terbitnya SK kemenkumham ini.
DPD Papua Barat siap bekerja keras untuk mendorong kemajuan menuju kesejahteraan nelayan Indonesia, terkhusus di Papua.
Berikut ini Susunan Pengurus HNSI yang baru berdasarkan Surat Keputusan Menkum HAM:
- Ketua Umum: Herman Herry Andranacus
- Wakil Ketua Umum: Agus Suherman
- Ketua: Secarpiandy, SH
- Ketua: DR. IR. H. Lukman Halanuang
- Sekretaris Jenderal: Lydia
- Wakil Sekretaris Jenderal: Camelia
- Bendahara Umum: Raja Humuntar
- Wakil Bendahara Umum: DR. Sutomo, SPI. MSI
- Dewan Pengawas: DR. H. Yussuf Solichien, M. MBA, PH.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari