jpnn.com - BENGKULU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa langsung mengusulkan pencoretan pasangan calon (paslon) kepala daerah-wakil kepala daerah yang terbukti melakukan black campaign (kampanye hitam).
Diskualifikasi itu juga tak mesti menunggu perkara hukumnya final.
BACA JUGA: Mahasiswi Cantik Kampanyekan Anies-Sandi di Pasar Manggis
‘’Ada barang bukti dan saksinya, langsung kami coret calon bersangkutan,’’ kata Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, SP, M.Si, kemarin.
Dasar hukum pencoretan pasangan calon (paslon) kepala daerah itu sudah termaktub dalam revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang disusun DPR RI.
BACA JUGA: Sambil Tersenyum, Dimyati Serahkan Bendera PPP kepada Ahok
‘’Teknisnya, pencoretan calon yang terlibat kecurangan dalam Pilkada akan digolongkan ke dalam pelanggaran administrasi,’’ terang Parsadaan.
Parsadaan meminta peserta Pilbup Bengkulu Tengah (Benteng) 2017 tidak melakukan praktek politik uang maupun kampanye hitam.
BACA JUGA: Ahok: Saya Butuh Doa Supaya Nggak Ngomong Aneh Lagi
Bawaslu juga akan mengeluarkan edaran yang intinya meminta Panwaslu Benteng benar-benar mengawasi segala bentuk pelanggaran pemilu.
“Dengan kewenangan yang lebih luas bagi kami pengawas pemilu, saya harap tidak ada calon yang berani berpikir untuk berbuat curang,’’ ujar Parsadaan.
Terpisah, Ketua Panwaslu Benteng, Haidir mengaku pengawasan perkara black campaign merupakan salah satu pelanggaran yang paling diprioritaskan selain money politics dalam Pilbup Benteng 2017.
Tetapi hingga hari ke 29 pelaksanaan kampanye kemarin (25/11), pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan 3 paslon peserta maupun tim kampanyenya.
“Sudah pasti kami akan merekomendasi pencoretan paslon yang kedapatan black campaign karena itu juga sudah kami sampaikan sejak awal-awal tahapan Pilbup Benteng 2017 dimulai,’’ tandas Haidir. (sca/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto Ajak Kompetitor Pilkada DKI Bertarung Gagasan
Redaktur : Tim Redaksi