Dalam putusan pidanannya, majelis yang diketuai Elfian SH, terdakwa Hartono Taula dinyatakan terbukti bersalah sebagaiaman diatur dalam Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah UU no.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Meskipun dinyatakan bersalah, namun majelis berpendapat terdakwa tidak perlu dibebankan denda dan uang pengganti. Karena kerugian Negara dalam pekerjaan tahap pertama tersebut berdasarkan perhitungan BPK Rp46 juta, telah dikembalikan oleh terdakwa. ‘’Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengembalikan kerugian Negara ke kas Negara atau daerah sebesar Rp46 juta,’’kata ketua majelis dalam pembacaan putusannya.
Dalam putusan majelis kemarin, semua pembelaan penasehat hukum dikesampingkan oleh majelis. Sementara tuntutan JPU, hanya sebagian dikabulkan.
Menurut majelis, terdakwa dianggap telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya secara bersama-sama dengan Yuliansayh, H. Asad dan Fahmi Thalib selaku konsultan pengawas, tidak elaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, selaku pelaksana PT.Raymond.
Atas tuntutan tersebut, Hartono mengaku tidak menyangka dan bingugn divonis bersalah. Menurutnya, dalam perkara tipikor yang mempersoalkan pada kerugian Negara tidak terbukti. Karena sebelumnya dugaan kerugian sebesar Rp46 juta telah dikembalikannya setelah adanya temuan BPK.’’Untuk tindak lanjut kami bersama penasehat hukum masih pikr-pikir untuk menentukan sikap selanjutnya,’’ujar Hartono.
Sebelumnya, oleh JPU, Hartono Taula dituntut bersalah dengan pidana penjara dua tahun penjara. Pidana denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan dan dibebankan biaya penganti Rp279 juta subsider enam bulan penjara.(awl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penempatan 15 Ribu Marinir di Sorong Ditolak
Redaktur : Tim Redaksi