jpnn.com, KUALA LUMPUR - Malaysia ternyata tidak punya iktikad baik untuk meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).
Hal itu terbukti dari langkah pemerintah Negeri Jiran mendatangkan pekerja dari Bangladesh ketimbang menyelesaikan perundingan dengan Indonesia.
BACA JUGA: Ogah Tunggu Indonesia, Malaysia Ganti Pemasok Tenaga Kerja
Migrant Care Malaysia menilai penandatangan nota kesepahaman untuk mendatangkan pekerja Bangladesh ke Malaysia diantara kedua negara merupakan cara untuk menekan Indonesia.
Pasalnya, pekerja dari Bangladesh tidak cukup untuk menjawab kebutuhan Malaysia, malahan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA: Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Dapat Vaksinasi COVID-19 Gratis
"Ini hanya wayang untuk menekan Indonesia. Banyak isu untuk membawa pekerja Bangladesh. Sabah menolak total, Sarawak juga tidak mau. Karena itu bukan pekerja migran tapi ingin jadi imigran," ujar Direktur Migrant Care Malaysia, Alex Ong di Kuala Lumpur, Jumat.
Menurut dia, negosiasi dengan Indonesia kemungkinan telah menemui jalan buntu lantaran pemerintah Malaysia tidak mau memenuhi permintaan Jakarta soal kesejahteraan dan perlindungan PMI.
BACA JUGA: Indonesia-Malaysia Sepakat Perbaharui Kerja Sama Sistem Penempatan Pekerja Migran
MoU dengan Bangladesh, lanjut dia, diharapkan dapat mendesak Indonesia lanjutkan perundingan, tentunya tanp tuntutan-tuntutan yang memberatkan Malaysia.
Migrant Care pun menyayangkan rendahnya kemauan politik Malaysia untuk mencapai standar ketenagakerjaan lebih baik.
"Ini akan menjadi situasi yang lebih bersahabat bagi kembalinya kartel bermasalah. Kami mengantisipasi peningkatan lebih lanjut kasus penyalahgunaan tenaga kerja terutama dalam perekrutan dan manajemen agen dalam menghadapi tekanan rantai pasokan," katanya.
Migrant Care mensinyalir tren migrasi tidak teratur akan meningkat karena pengisian yang berlebihan dan transformasi kegiatan dan eksploitasi perdagangan manusia akan beralih ke masalah sosial dan korupsi manajemen kontrol imigrasi.
"Ini adalah skenario pesimistik hati-hati dari dampak ekonomi dan sosial," katanya.
Dia mengatakan hal tersebut akan menjadi strategi yang salah dalam menciptakan skenario untuk menekan negara pengirim lain tanpa mengacu pada standar perburuhan yang mendasar untuk menciptakan pekerjaan layak perburuhan yang berkelanjutan.
"Proses regionalisasi ASEAN dalam pembangunan sosial ekonomi dan politik telah membuka jalan bagi lingkungan yang lebih kompleks," katanya.
Sementara itu menanggapi penempatan pekerja Indonesia ke Malaysia, Dubes Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono mengatakan selain menyelesaikan MoU Penempatan dan Pelindungan Pekerja Domestik, Indonesia juga meminta menyelesaikan kasus yang ada saat ini yang dialami pekerja domestik maupun sektor lain.
"Kasus-kasus tersebut seperti gaji tidak dibayar bertahun-tahun, penahanan dokumen, larangan berkomunikasi, majikan yang tidak bertanggung jawab mengurus permit dan penahanan pulang bagi PMI habis kontrak," katanya.
Dia mengatakan laporan pelanggaran seperti itu banyak diterima dari PMI hampir di semua sektor.
"Intinya, Indonesia mengharapkan adanya perbaikan menyeluruh di semua sektor," katanya. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil