JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tandjung belum bisa memberikan jawaban atas tidak ditindaklanjutinya surat rekomendasi wantim kepada DPP. Wantim hingga kini menunggu iktikad dari DPP untuk membalas surat resmi yang disampaikan terkait pencapresan Aburizal Bakrie.
"Kami menunggu, harapannya ditanggapi secara resmi," ujar Akbar saat dihubungi kemarin (29/4).
Menurut Akbar, dengan adanya jawaban resmi dari DPP, wantim tentunya akan menyampaikan respons. Setiap jawaban dari DPP bakal menjadi pertimbangan wantim dalam menyampaikan sikap. "Karena kami mengirimkan (rekomendasi) secara tertulis, syukur-syukur bisa ditanggapi secara tertulis," kata Akbar.
Mengapa wantim tidak langsung bertemu dengan DPP? Akbar menyatakan, antara wantim dan DPP belum diatur mekanisme rapat. Padahal, di dalam AD/ART disebutkan bahwa wantim dapat menghadiri rapat DPP. "Namun, menghadiri rapat yang mana itu belum diatur DPP secara jelas," kata Akbar.
Dalam peraturan organisasi yang seharusnya merujuk kepada AD/ART, Akbar menyatakan bahwa aturan itu tidak menyebut di rapat jenis apa wantim bisa hadir. Karena itu, selain menyampaikan rekomendasi terkait pencapresan, wantim dalam surat itu mempersoalkan konteks kehadiran wantim. "Bahkan, kami membuat surat tersendiri bagaimana tata cara mekanisme komunikasi dengan DPP," kata Akbar.
Akbar mengatakan, dalam menetapkan kebijakan strategis, DPP seharusnya memberikan informasi terlebih dahulu. Dalam konteks pencapresan Ical, seharusnya DPP terlebih dahulu memberikan informasi resmi kepada wantim. "Bilamana kami diminta, kami akan memberikan pertimbangan atau saran itu," jelasnya.
Dalam AD/ART pun disebutkan bahwa pertimbangan wantim juga patut menjadi bahasan DPP. Akbar menyatakan, DPP juga harus memperhatikan sungguh-sungguh saran yang disampaikan wantim. "Kami belum pernah dimintai pertimbangan. Karena itu, kami mengusulkan (surat rekomendasi)," tandasnya. (bay/c4/nw)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Penasaran Ingin Kenal Foke
Redaktur : Tim Redaksi