jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan sejumlah hal penting saat menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) periode 2023-2028 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (21/8).
Dalam pertemuan tersebut, Menaker Ida Fauziyah meminta pengurus Apindo untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
BACA JUGA: Perencana Kemnaker Harus Memahami Perubahan Siklus Kebijakan Publik di Era Digital
“Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam Apindo bersama Pengurus Daerah Apindo untuk selalu kerja sama dengan mediator HI dan pengawasan ketenagakerjaan,” kata Menaker Ida Fauziyah.
Secara khusus, Menaker Ida Fauziyah meminta Apindo untuk mendorong perusahaan-perusahaan anggotanya dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.
BACA JUGA: Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Sebut Animo Pendaftar Polteknaker Tahun Ini Luar Biasa
“Kami meminta Apindo dapat berperan aktif untuk mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di tempat kerja," terangnya.
Selain itu, Menaker Ida Fauziyah juga meminta agar anggota Apindo terlibat aktif dalam forum-forum dialog sosial, seperti Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan.
“Perwakilan pengusaha di LKS Tripnas dan Deppenas juga harus aktif hadir dalam setiap pertemuan dan juga berani menyampaikan ide-ide gagasan atau masukan mengenai dunia ketenagakerjaan,” pesan Menaker Ida Fauziyah.
Terakhir, Menaker Ida Fauziyah juga berharap pengusaha-pengusaha anggota Apindo yang perusahaannya tengah tumbuh positif untuk turut memperhatikan para pekerja yang ter-PHK.
“Kami juga memandang perlunya mendorong bagi perusahaan yang saat ini tumbuh positif, untuk menunjukkan kepedulianya bagi korban PHK dengan mempertimbangkan untuk mempekerjakan korban PHK,” pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi