jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mengingatkan jangan sampai konflik dengan masyarakat terjadi saat konversi lahan.
Sebab, pihaknya mendapatkan pengaduan terkait permasalahan konflik lahan.
BACA JUGA: 9 Karya Inovator Muda PTPN Group, Lolos Tahap III di Ajang PIS 2022
Menurutnya, salah satu konflik lahan adalah yang terjadi pada PTPN IV dengan masyarakat Sidamanik, Simalungun.
Masyarakat setempat menolak konversi teh menjadi sawit.
BACA JUGA: PTPN Group Siap Produksi MINYAKITA, Harganya Cuma Rp 14 Ribu per Liter
"Jangan ada tindakan di bawah yang dapat menimbulkan kegaduhan," kata Martin Y Manurung di Jakarta, Kamis (20/10).
Dia meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) lebih mengutamakan dialog dengan masyarakat terkait permasalahan lahan dan persoalan lainnya di Kabupaten Simalungun dan Pematangansiantar.
"PTPN silakan undang masyarakat, undang pemerintah daerah dan juga BPN. Duduk bersama dan sampaikan semua yang menjadi permasalahan. Sehingga terang dan jelas semua. Kemudia cari solusi terbaik," ucap Martin.
Martin menekankan agar hasil dialog juga dapat diterima kedua belah pihak (PTPN dan masyarakat).
"Saya meminta Dirut Holding PTPN III (Mohammad Abdul Ghani, red) untuk menyampaikan ke jajarannya agar mengutamakan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat serta pemangku kebijakan," terang Martin.
Ketua DPP Partai NasDem ini juga mengatakan jangan memicu konflik lahan gengan mendatangkan alat berat dan segala tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan.
"Konflik tidak boleh lagi terjadi. Itu saya minta langsung. Dan jajaran (PTPN) yang di bawah juga harus menerapkan hal tersebut. Dan saya akan terus melihat memantau ini," tegas Martin. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul