jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK telah menyegel 64 lahan perusahaan yang terbakar. Penyegelan itu dilakukan berkaitan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia selama musim kemarau.
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menyebutkan, 20 di antaranya merupakan perusahaan modal asing atau direksinya merupakan warga negara asing.
BACA JUGA: KLHK Perkuat Gakkum untuk Kasus Karhutla
"Dari 64 perusahaan yang telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dan penyelidikan, delapan perusahaan ditingkatkan ke penyidikan, serta penyidikan terhadap perorangan telah dinyatakan P21 (lengkap),” ujar Rasio kepada wartawan di Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (1/10).
Tak hanya itu, upaya pencegahan karhutla juga dilakukan sejak hulu, dengan perbaikan tata kelola gambut.
BACA JUGA: Ingat, Penanganan Limbah B3 Tak Kalah Serius dari Karhutla
Kasubdit Pemulihan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Muhammad Askary menjelaskan bahwa gambut memiliki karakteristik khusus, yaitu mengandung 90 persen air, dan memiliki kedalaman yang beragam bahkan hingga 20 meter.
Apabila kondisi gambut dikeringkan, kemudian dibakar, maka ruas atas bisa saja padam tetapi di dalamnya masih membara.
BACA JUGA: KLHK Segel 62 Lahan Perusahaan yang Terbakar
"Oleh karena itu, pencegahan karhutla dengan tetap menjaga gambut tetap basah harus dijadikan prioritas, selain terus dilakukannya penegakan hukum," ujar Askary.
Upaya lain yang harus dilakukan yaitu dengan revegetasi lahan gambut dengan vegetasi ekosistem gambut, seperti Ramin, Gelam, Pulai, dan Jelutung. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu dilakukan, karena tidak sedikit perekonomian masyarakat yang berasal dari lahan gambut. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan