JAKARTA - Isu politik acap menyertai proses penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendesak semua kader partainya yang disebut-sebut terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan sport center Hambalang dan wisma atlet SEA Games mundur dari partai.
Dia merasa partainya telah tersandera oleh dua kasus tersebut. "Atas permasalahan yang ada, yang menimpa partai saya memohon siapa pun yang dikaitkan mulai wisma atlet sampai Hambalang," kata Ruhut di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (31/5).
Meski tak menyebut nama secara langsung, dia tegas meminta mereka yang terus disebut terlibat kasus tersebut agar menomorsatukan kepentingan partai. "Kita harus sayang dengan partai dan nama-nama yang disebut itu yang tahu apa peran mereka. Saya melihat dan hanya bisa mengatakan semua itu. Akan indah kalau kita bisa mundur, jangan dimundurkan," tandasnya.
Dia menegaskan, dirinya bukannya tak menghormati asas praduga tak bersalah dengan meminta kader yang terseret-seret kasus wisma atlet maupun Hambalang mundur dari partai. Namun, menurut politikus berlatar belakang lawyer sekaligus artis itu, masalah hukum tak bisa lepas sepenuhnya dari masalah politik.
Dia lantas menyinggung adanya sanksi sosial yang memengaruhi langkah partainya menghadapi pemilu ke depan. "Turunnya rating partai kami terjadi karena sanksi sosial. Jadi saya kembalikan kepada kader-kader itu kalau sayang kepada partai, legawa. Siapa lagi yang mau menyelamatkan partai ini?" tandas Ruhut.
Proyek Hambalang masuk di antara yang menjadi perhatian publik. Terlebih setelah proyek senilai Rp 1,2 triliun itu belakangan diketahui ambruk. Pada 24 Mei lalu, Menpora Andi Mallarangeng yang juga merupakan sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat diperiksa selama sepuluh jam oleh KPK terkait proyek tersebut.
Sejumlah petinggi atau mantan petinggi Demokrat lainnya juga turut terseret-seret. Di antaranya, Ketua Umum Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum M. Nazaruddin yang telah menjadi terpidana kasus wisma atlet.
Namun, saat disinggung apakah Andi Mallarangeng yang dimaksud terkait permintaan mundur, Ruhut tetap menolak menjelaskan. Dia hanya menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat saat ini terus melakukan pemeriksaan. "Saya juga mohon kita semua bersabar, biarlah," imbuh Ruhut.
Secara terpisah, Ketua Divisi Komunikasi Publik Andi Nurpati menilai, permintaan mundur kepada Andi Mallarangeng maupun kader lainnya tidak relevan. "Tidak ada alasan meminta Menpora (Andi Mallarangeng) mundur, tidak ada bukti hukum yang memvonis beliau," ujar Nurpati.
Dia pun meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah yang dianut sistem hukum di Indonesia. "Apalagi, proses hukum juga sedang berjalan," tandas politikus perempuan mantan anggota KPU itu.
Permintaan mundur oleh Ruhut kepada kader-kader yang terseret perkara korupsi kali ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya, Ruhut juga pernah meminta Anas mengundurkan diri dari kursi ketua umum. (dyn/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Merasa Sindir Foke dengan Slogan Cukur Kumis
Redaktur : Tim Redaksi