jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah mulai menunjukkan keseriusan menyikapi sejumlah perusahaan offshore yang terungkap dalam skandal Panama Papers.
Ini terbukti dengan rapat khusus, yang dipimpin oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki di kantor KSP, lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/4) siang.
BACA JUGA: Indah, Bersih, Megah, tapi yang Utama Pelayanan
Dalam rapat ini hadir antara lain Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf dan perwakilan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).
Sebagaimana diketahui terdapat sekitar 899 lebih individu dan pengusaha Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki perusahaan offshore di Panama sebagaimana terungkap dalam skandal Panama Papers yang menjadi klien dari firma Mossack Fonseca, yang beberapa waktu lalu dibocorkan oleh jurnalis dari sejumlah negara.
BACA JUGA: Ahok Berpeluang Digarap KPK Lagi
Di situs Sekretariat Kabinet RI, tak dijelaskan lebih detail hasil rapat khusus yang dipimpin oleh Teten tersebut.
Soal Panama Papers ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberikan pernyataan akan memberikan sikap resmi pemerintah setelah semua datanya komplet.
BACA JUGA: Pembinaan Keterampilan Napi Bisa Bantu Deradikalisasi di Lapas
“Baru akan kami bicarakan. Setelah semua datanya komplet, baru saya akan bicara. Nanti saya akan bicara. Jangan sampai saat ini kasih pernyataan setengah-setengah,” kata Presiden Jokowi pekan lalu. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Video Lengkap Pemuda Pakai Pin PKI vs LSM KPK
Redaktur : Tim Redaksi