jpnn.com, JAKARTA - Puluhan ribu buruh berencana menggelar aksi secara besar-besaran pada 12 April 2021 atau sehari sebelum Ramadan 1442 hijriah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku, situasi pandemi tidak memungkinkan kaum buruh melaksanakan demonstrasi secara berkelanjutan.
BACA JUGA: APTI: Kebijakan Pemerintah Harus Pro Petani dan Buruh
"Kenapa kami perlu melakukan aksi satu hari menjelang puasa? Sebab, pandemi Covid-19 tidak memungkinkan aksi terus dalam menyuarakan kepentingan buruh," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/3).
Menurut Said Iqbal, aksi 12 April membawa tiga tuntutan. Satu di antaranya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
BACA JUGA: Jokowi Telah Perintahkan Doni Monardo, Marsekal Hadi, dan Jenderal Listyo Sigit
"Membatalkan atau mencabut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan," ujar dia.
Tuntutan berikutnya, kata Said Iqbal, buruh meminta pemerintah dan pengusaha untuk tetap membayarkan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2021.
BACA JUGA: Anggota Reserse Bergerak Dini Hari, Truk Tangki Melintas, yang Dicurigai Benar Saja
Buruh sekaligus akan menuntut agar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021 penuh tanpa dicicil.
Sebab, pembayaran THR tanpa dicicil menjadi janji politik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Menko Perekonomian mengatakan sudah saatnya tahun ini pengusaha diminta untuk membayar THR kepada buruh secara penuh tidak lagi dicicil," kata Said Iqbal.
Adapun aksi 12 April digelar secara serempak di penjuru Indonesia. Khusus aksi di Jakarta, akan diarahkan ke Gedung MK, Jakarta Pusat. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan