jpnn.com, SUBANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Jumat (29/11). Agenda ini merupakan inisiatif Jokowi sendiri dan tidak ada dalam agenda resmi presiden.
Sekitar pukul 09.15 WIB, Presiden mendatangi RSUD Subang. Kepala Negara kemudian langsung mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka. Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.
BACA JUGA: Lihat Gaya Putri Indahsari Tanjung Menemani Kunjungan Kerja Jokowi
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, melalui sidak ini Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan. "Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik," kata Bey.
Selama peninjauan, presiden ketujuh RI itu didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg. Ahmad Sopyan dan Wadir Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.
BACA JUGA: Menkes Terawan Ungkap Modus Dokter yang Bikin BPJS Kesehatan jadi Bengkak
Usai sidak selama sekitar 40 menit, mantan gubernur DKI Jakarta itu meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju Pelabuhan Patimban.
Dalam keterangannya kepada awak media di Pelabuhan Patimban, Jokowi mengatakan bahwa dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang ditemuinya menggunakan Kartu Indonesia Sehat.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Ini yang Mau Saya Ganggu!
Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri. "Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," katanya.
Jokowi menjelaskan bahwa yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya.
BPJS menurutnya juga harus mampu mengendalikan defisit, terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.
"Ada 133 juta (orang) yang dikover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dikover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," imbuhnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi juga pernah melakukan kegiatan serupa saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat, 15 November 2019 lalu. Saat itu dia mengunjungi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung. (fat/jpnn)
Wakil mentri pemborosan , Ini kata Jokowi..
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam