SITUBONDO - Kasus penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak tepat sasaran kembali terjadi. Karena tidak masuk dalam daftar penerima BLSM, ratusan warga miskin di Desa Campoan, Kecamatan Mlandingan, Situbondo, mengamuk Jumat (5/7).
Mereka memprotes data penerima BLSM yang dinilai tidak tepat sasaran. Saking emosionalnya, ada warga yang melempar kursi milik balai desa.
Para pemrotes didominasi ibu rumah tangga. Mereka juga mengancam memboikot pemilihan gubernur (pilgub) Jatim pada Agustus dan pemilu legislatif (pileg) tahun depan. Ancaman itu akan diwujudkan jika mereka tetap tidak didaftar sebagai penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
""Warga miskin yang protes berjumlah sekitar 140 orang. Karena tidak masuk daftar penerima BLSM, mereka lantas mengancam akan memboikot pilgub dan pileg,"" ungkap Syamsul, sekretaris Desa Campoan.
Emosi warga kian tersulut setelah mengetahui ada warga yang mampu justru masuk dalam daftar penerima BLSM. ""Banyak orang miskin tidak didaftar, yang kaya malah masuk. Datanya tidak tepat. Amburadul,"" teriak warga di balai desa.
Busri, kepala Desa Campoan, menyatakan bahwa dirinya telah meminta perangkat desa mendata warga miskin yang tidak masuk daftar penerima BLSM. Dalam pendataan itu, warga miskin diminta untuk menyerahkan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Nanti, setelah data tersebut selesai dikumpulkan, pihak desa akan mengusulkan kepada bupati agar bisa dimasukkan dalam data penerima BLSM.
Protes mereda setelah warga diberi penjelasan bahwa kekacauan data itu bukan berasal dari desa. ""Datanya langsung dari pusat,"" kata Busri.
Perangkat desa berjanji meminta data yang amburadul itu diverifikasi ulang sesuai dengan keadaan warga miskin di Desa Campoan. ""Memang ada lebih dari 100 warga miskin yang tidak masuk data. Kami akan mengupayakan agar BLSM di desa ini tepat sasaran,"" ungkapnya.
Pria yang menjabat tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di Mimbaan, Kecamatan Panji, tersebut merasa tak pantas menerimanya. ""Saya bukan orang kaya. Tapi, saya merasa masih banyak orang yang lebih pantas menerima BLSM,"" ujarnya kemarin.
Harjabu menyerahkan KPS dan dana BLSM lewat Komisi IV DPRD Situbondo. Dia diterima Janur Sasra Ananda dan Suwaji. Selanjutnya, KPS dan uang itu akan diserahkan ke Kantor Pos Situbondo.
Anggota Komisi IV DPRD Janur Sasra Ananda sangat mengapresiasi tindakan Harjabu. Dia menilai sangat sedikit warga yang memiliki kesadaran dan kepedulian seperti itu. (pri/c1/als/jpnn)
Mereka memprotes data penerima BLSM yang dinilai tidak tepat sasaran. Saking emosionalnya, ada warga yang melempar kursi milik balai desa.
Para pemrotes didominasi ibu rumah tangga. Mereka juga mengancam memboikot pemilihan gubernur (pilgub) Jatim pada Agustus dan pemilu legislatif (pileg) tahun depan. Ancaman itu akan diwujudkan jika mereka tetap tidak didaftar sebagai penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
""Warga miskin yang protes berjumlah sekitar 140 orang. Karena tidak masuk daftar penerima BLSM, mereka lantas mengancam akan memboikot pilgub dan pileg,"" ungkap Syamsul, sekretaris Desa Campoan.
Emosi warga kian tersulut setelah mengetahui ada warga yang mampu justru masuk dalam daftar penerima BLSM. ""Banyak orang miskin tidak didaftar, yang kaya malah masuk. Datanya tidak tepat. Amburadul,"" teriak warga di balai desa.
Busri, kepala Desa Campoan, menyatakan bahwa dirinya telah meminta perangkat desa mendata warga miskin yang tidak masuk daftar penerima BLSM. Dalam pendataan itu, warga miskin diminta untuk menyerahkan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Nanti, setelah data tersebut selesai dikumpulkan, pihak desa akan mengusulkan kepada bupati agar bisa dimasukkan dalam data penerima BLSM.
Protes mereda setelah warga diberi penjelasan bahwa kekacauan data itu bukan berasal dari desa. ""Datanya langsung dari pusat,"" kata Busri.
Perangkat desa berjanji meminta data yang amburadul itu diverifikasi ulang sesuai dengan keadaan warga miskin di Desa Campoan. ""Memang ada lebih dari 100 warga miskin yang tidak masuk data. Kami akan mengupayakan agar BLSM di desa ini tepat sasaran,"" ungkapnya.
Pria yang menjabat tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di Mimbaan, Kecamatan Panji, tersebut merasa tak pantas menerimanya. ""Saya bukan orang kaya. Tapi, saya merasa masih banyak orang yang lebih pantas menerima BLSM,"" ujarnya kemarin.
Harjabu menyerahkan KPS dan dana BLSM lewat Komisi IV DPRD Situbondo. Dia diterima Janur Sasra Ananda dan Suwaji. Selanjutnya, KPS dan uang itu akan diserahkan ke Kantor Pos Situbondo.
Anggota Komisi IV DPRD Janur Sasra Ananda sangat mengapresiasi tindakan Harjabu. Dia menilai sangat sedikit warga yang memiliki kesadaran dan kepedulian seperti itu. (pri/c1/als/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 100 Orang Segera Jihad ke Suriah
Redaktur : Tim Redaksi