Ini terlihat dari perbedaan visi baik dari pemerintah (Kementerian Kesehatan), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI).
"Ini stakeholder kesehatan tidak paham tentang BPJS. Visi misinya juga sudah sangat berbeda. Kalau begini terus, bagaimana bisa jalan BPJS-nya," kritik Surya Chandra, anggota Panja Jamkesmas Komisi IX DPR RI, Senin (1/10).
Politisi PDIP ini menyatakan, BPJS terancam gagal bila para stakeholder kesehatan hanya memikirkan diri sendiri. Sementara pemberlakuan BPJS tidak sampai dua tahun lagi.
"Bisa-bisa gagal kalau begini. Yang harus disamakan persepsinya, ketika BPJS diberlakukan per 1 Januari 2014, seluruh masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis, entah dia miskin atau kaya," tegasnya.
Masalah iuran, lanjut Surya, menggunakan sistem nirlaba. Artinya, yang berpenghasilan rendah membayaran iuran kecil, sebaliknya berpenghasilan tinggi iurannya besar. Sedangkan fakir miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Sampai kapan pun besaran iuran tidak akan sama. Ini kok pemerintah, ARSADA, dan ARSSI malah kasih tarif macam-macam. Yang bener ini hanya IDI, dia kasi hitungan tarif yang masuk logika. Kemenkes harusnya contohi IDI," cetusnya.
Kritikan sama diungkapkan Ketua Panja Jamkesmas Supriatno. Katanya, pemerintah harusnya mengundang IDI, ARSADA, dan ARSSI duduk bersama membahas masalah persiapan pelaksanaan BPJS.
"Bukannya langsung mutusin apa-apa. Iya kalau putusannya disetujui stakeholder lainnya, kalau tidak kan repot jadinya. Jadi sebelum kami memanggil Menkeu dan Mensos, samakan dulu persepsi stakeholder kesehatan tentang BPJS," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... NasDem: Pemilu 2014 Milik Partai Alternatif
Redaktur : Tim Redaksi