jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Siti Zuhro menilai Joko Widodo sekarang lebih leluasa dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2019. Namun, keleluasaan itu bisa menjadi dilema bagi presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.
Siti yang juga profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, Jokowi tetap harus melakukan konfirmasi lagi kepada ketua umum partai politik pengusung dan pendukungnya ketika menentukan cawapres. "Tata kramanya seperti itu," kata Siti di gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/4).
BACA JUGA: Selain PKB, Koalisi Bakal Tetap Setia dan Tulus ke Jokowi
Menurut dia, Jokowi harus tetap bersikap demikian kepada partai politik. "Tata kramanya seperti itu," tegasnya.
Dia menambahkan, tidak mudah pula bagi Jokowi memutuskan cawapres ketuka masing-masing partai politik menyodorkan kandidat. Siti menambahkan saat ini Jokowi sedang mengulur waktu untuk mengerucutkan nama figur yang paling tepat mendampinginya.
BACA JUGA: Hasil Survei Terbaru: Elektabilitas AHY Moncer
"Cuma mungkin (sekarang) tidak sepelik waktu 2014," tegasnya.
Lebih lanjut Siti mengatakan, sekarang ini banyak sekali partai-partai yang sangat berani mengusung kadernya jadi bakal cawapres. Namun, sambung Siti, tentu saja Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan dan hitung-hitungan politik sendiri menentukan pilihan.
BACA JUGA: Hasil Survei Terbaru: Jokowi dan Prabowo Selisih Jauh Bro!
"Supaya koalisi tetap solid lalu pilihannya bisa diterima," ungkapnya.
Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali juga berpendapat senada. "Saya mau mengatakan ini suatu yang tidak gampang, saya saja tidak gampang menebaknya," katanya.
Menurut Effendi, persaingan saat ini dibuat begitu terbatas. Sebab, publik seakan-akan mengarah pada dua pasangan saja.
"Jadi ini demikian rumit, jauh dari apa yang Anda bisa bayangkan," ungkapnya.
Menurut dia, sangat sulit bagi Jokowi menentukan pilihan. Misalnya, Jokowi tetap dianggap sebagai PDI Perjuangan sehingga hendaknya cawapres yang mendampinginya dari partai lain.
Di sisi lain, jika Jokowi dianggap petahana maka PDIP sebagai partai terkuat bisa saja menyodorkan kadernya sebagai bakal cawapres. Karena itu Jokowi dalam posisi dilematis.
"Itu saja dua hal yang tidak gampang dijawab. Apakah Jokowi dianggap PDIP atau Jokowi dianggap sebagai petahana yang sangat kuat, sehingga wakilnya bisa dari PDIP. Tapi kalau dia dari PDIP, maka wakilnya dibuka dari parpol pendukung koalisi," paparnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaman Sasar Generasi Milenial dengan Tagar #JamannyaJokowi
Redaktur & Reporter : Boy