jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani mengatakan dari sisi keperluan untuk menjadikan pemerintahan sehat dan demokrasi yang baik serta kepentingan check and balance yang memadai, maka tidak semua partai politik yang mendapat kursi di parlemen harus diajak masuk ke dalam koalisi pendukung pemerintah.
Selain itu, ujar Arsul, komposisi parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di parlemen sudah mencapai 60 persen.
BACA JUGA: Dradjad Wibowo Dorong PAN Agar Konsisten Jadi Oposisi
Sementara hanya empat lain yang berada di luar koalisi. "Nah, apakah semuanya diajak, rasanya tidak mungkin. Pertanyaannya apakah mau tambah satu atau tidak, itulah yang akan dibahas dalam pertemuan para ketum parpol dengan Jokowi," kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/7).
BACA JUGA : Max Sopacua Sarankan Partai Koalisi Prabowo-Sandi Tetap Jadi Oposisi
BACA JUGA: Sepertinya Prabowo Bakal Tetap Oposisi, Ini Pertandanya
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mempersilakan partai menjadi oposisi. Menurut Jokowi, menjadi oposisi itu sangat mulia.
"Dalam demokrasi mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh, mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh, menjadi oposisi itu juga sangat mulia," ujar Jokowi di SICC, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7).
BACA JUGA: Koalisi Indonesia Kerja Lobi DPD Terkait Kursi Pimpinan MPR
Arsul mengatakan, sejauh ini belum ada keputusan apakah KIK akan menambah minimal satu parpol atau tidak.
Menurut dia, persoalan itu akan menjadi pembahasan antara Presiden Jokowi dengan partai ketum parpol yang tergabung dalam KIK. Dia mengatakan pembahasan itu kemungkinan dilakukan pada bulan ini juga.
"Beliau (Jokowi) sudah menyampaikan untuk (masalah) ini sebelum diputuskan maka akan bicara dengan ketum parpol terlebih dahulu dalam bulan ini," ungkapnya.
BACA JUGA : Gerindra Bakal Makin Tertinggal jika Terus Jadi Oposisi
Wakil ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin itu mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan pertemuan antara Jokowi dan para ketum parpol itu juga membahas isu reshuffle kabinet.
"Bahkan barang kali kalau isu yang selama ini menggelending soal reshuffle itu akan dilakukan, mungkin akan reshuffle. Apakah itu akan fixed dilakukan, kalau misalnya yang di-reshuffle itu termasuk menteri yang berasal dari partai politik tentu Pak Jokowi akan berkomunikasi dengan ketum," ungkap Arsul.
Menurut dia, bila dicermati pidato Jokowi di SICC, malam tadi, orang nomor satu di Indonesia itu memberikan sinyal untuk melakukan perampingan.
Dia menilai meskipun tidak berarti perampingan itu untuk kementerian dan lembaga, yang jelas yang dianggap mengganggu efektivitas pemerintahan itu yang akan dipangkas.
"Ke depan bisa saja dikurangi, tetapi ada juga yang dipisahkan. Itu kemungkinan atau opsi-opsi yang bisa dipilih. Seperti apa yang akan menjadi keputusan Jokowi, saya kira itulah yang akan digodok. Beliau tentu dibantu pada ahli yang ada di Istana," jelasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Oposisi atau Enggak? Begini Jawaban Zulkifli Hasan
Redaktur & Reporter : Boy