JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Riau Instsiawati Ayus menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah serangkaian dosa politik. Alasannya, PKS bersikap inkonsisten karena menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM tapi tetap memertahankan kadernya sebagai menteri.
"Partainya bersikap menolak kenaikan harga BBM, sementara kader PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II malah jadi Ketua Tim Sosialisasi kenaikan harga BBM. Ini dosa politik apalagi?" kata Instsiawati dengan nada heran, saat ditemui di gedung DPD, senayan Jakarta, Rabu (19/6).
Instsiawati justru menilai kinerja Ketua Tim Sosialisasi Kenaikan Harga BBM sangat bagus dalam membangun opini. Sebab, DPR pun sampai setuju dengan pengurangan subsidi yang berakhir dengan kenaikan harga BBM.
Namun, Instsiawati mengajak masyarakat ramai-ramai menolak program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Caranya, dengan menerima BLSM untuk kemudian dikumpulkan dan dikembalikan ke pemerintah.
"Tidak pantaslah negara memberi sedekah kepada rakyat miskin senilai Rp 150 ribu selama empat bulan. Orang Melayu bilang, itu muka buruk, selera milih. Bagaimana kita ramai-rami kumpulkan lagi Rp150 ribu itu kita sumbang lagi ke pusat," ajak dia. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto: Harusnya Diberi Lapangan Kerja Bukan BLSM
Redaktur : Tim Redaksi