jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) memperkuat program 'Daerah Tangguh Bencana'. Menurut Menteri DPDTT Marwan Jafar, langkah ini ditempuh mengingat masih banyak daerah yang belum memiliki regulasi yang baik dalam menghadapi bencana, termasuk banjir.
“Program ini bertujuan untuk mengantasipiasi kelemahan daerah dalam mengatasi bencana. Melalui program ini, kami mencoba mengkonversi daerah rawan bencana menjadi daerah tangguh bencana,” ujar Marwan, Rabu (10/2).
BACA JUGA: PDIP-PKS Kompak Soal Bu Rinso
Marwan mengemukakan pandangannya karena paling tidak, dari 122 daerah tertinggal yang ada saat ini, terdapat 96 daerah yang masuk kategori rawan bencana. Karena itulah ia berjanji akan terus mendorong mempercepat tercapainya realisasi dari program tersebut.
“Karena anggaran terbatas, program ini akan dilakukan bertahap. Bisa juga manfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi risiko bencana,” ujarnya.
BACA JUGA: Muchtar Pakpahan: Pasti Gus Dur Marah ke Cak Imin
Menurut Marwan, paling tidak terdapat tiga esensi yang perlu dilakukan dalam waktu dekat, untuk mendukung program tersebut. Yaitu, regulasi penanggulangan bencana harus jelas.
"Ketika planning sudah siap, pelaksanaan secara kelembagaannya bagaimana. Kemudian investasi berkaitan dengan fasilitas seperti DAM dan sebagainya. Fasilitas yang bisa dibantu akan kita bantu, seperti halnya early warning system untuk mendeteksi bencana misalnya,” ujarnya.
BACA JUGA: Ini Alasannya Mendagri Wajibkan PNS Pakai Kemeja Putih
Selain itu, Menteri Marwan juga akan melakukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, melalui bimbingan teknis bencana. Melalui hal tersebet, daerah diharapkan memiliki pemahaman dan peka terhadap bencana.
“Pemahaman dan kepekaan masyarakat dalam menghadapi bencana ini juga investasi. Akan kita bantu melalui Bimtek (Bimbingan Teknis),” ujar Marwan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agar Didukung, DPD Diajak Bela Buruh dan Petani
Redaktur : Tim Redaksi