Tiga Kampung di Papua Barat Didera Kelaparan

JAKARTA - Kelaparan kembali terjadi di wilayah Papua Barat. Kali ini, kelaparang dialami warga di Kampung Koosefo, Batde dan Jok Bijoker di Distrik Kwoor, Kabupaten Tambraw di Papua Barat.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengungkapkan, pihaknya telah meminta Pemda Papua Barat agar lebih peka terhadap kondisi kehidupan warganya. Pasalnya, Agung mengaku mendapatkan laporan dari pejabat di Kabupaten Tambraw perihal penderitaan warga di kabupaten yang baru dimekarkan pada 2008 itu.

Menurut Agung, dari keterangan Kadis Kesehatan Kabupaten Tambrauw, Petrus T, bahwa tiga kampung di Distrik Kwoor itu juga didera wabah penyakit. Tiga kampung tersebut berada di dataran tinggi dengan cuaca dingin.

Dari data itu disebutkan, sejak Oktober tahun lalu sudah 15 orang meninggal akibat gizi buruk. Sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Selain itu, warga juga yang terkena penyakit cacingan dan penyakit kulit.

"Itu bukan massal. Gejala-gejala karena penyakit. Di sini diperlukan kepekaan aparatur pemerintah daerah. Dan sedang dikaji lebih jauh. Infrastruktur menjadi penghambat, jangkauan menjadi terbatas," kata Agung di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/4).

Dari data kementerian itu, Pemda Kabupaten Tambrauw Papua Barat sudah memindahkan masyarakat dari Kampung Jok Bijoker ke Kampung Bikar yang lebih dekat dengan Sausapor, ibu kota sementara Kabupaten Tambraw. Pemindahan ini dilakukan untuk mempermudah penanganan penyakit yang dialami warga.

Selain itu juga diterjunkan dua orang tenaga medis dari Kabupaten Tambrauw , obat-obatan, tenda dan bahan makanan ke lokasi kelaparan. Pemkab Tambraw harus mengirimkan  bahan makanan  dan obat-obatan melalui helikopter karena perjalanan menuju lokasi mebutuhkan waktu tiga hingga empat hari jika ditempuh dengan jalan kaki. Sementara untuk warga yang sudah di pindahkan ke Kampung Bikar Km 18, bantuan bisa menggunakan kendaraan.

Meski demikian Agung menganggap langkah Pemkab Tambraw itu belum cukup.  "Pemkab setempat  seharusnya  proaktif mengatasi masalah tersebut, sehingga tidak hanya mengatasi, tetapi juga mencegah," tegas Agung.(flo/jpnn)