JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menegaskan, dalam kebijakan perampingan birokrasi, pihaknya tidak pernah memikirkan untuk mengurangi jumlah kementerian yang sudah ada. Namun mendorong efisiensi termasuk merampingkan jumlah unit eselon satu.
"KemenPAN-RB sendiri telah mengawali pengurangan jumlah unit eselon I, dari enam deputi menjadi empat, dan saat ini tengah menunggu Peraturan Presiden-nya. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga melakukan perampingan unit eselon I," ujar Azwar dalam keterangan persnya, Senin (18/2).
Terkait dengan perampingan kementerian/lembaga (K/L) ini, MenPAN-RB telah menyurati 16 K/L, untuk mengkaji kembali struktur organisasinya masing-masing yang diharapkan dapat merampingkan dirinya secara sukarela.
Salah satu instansi yang telah merespon positif adalah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Keberadaan dua eselon I, yakni Badan Litbang dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dinilai tumpang tindih peran, akan dikaji.
“Saya mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang merespon positif ajakan saya untuk melakukan restrukturisasi organisasi,” ucap Azwar.
Selain itu, ada dua kementerian lain yang tengah melakukan seleksi konsultan dalam rangka perampingan organisasi, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri. (esy/jpnn)
"KemenPAN-RB sendiri telah mengawali pengurangan jumlah unit eselon I, dari enam deputi menjadi empat, dan saat ini tengah menunggu Peraturan Presiden-nya. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga melakukan perampingan unit eselon I," ujar Azwar dalam keterangan persnya, Senin (18/2).
Terkait dengan perampingan kementerian/lembaga (K/L) ini, MenPAN-RB telah menyurati 16 K/L, untuk mengkaji kembali struktur organisasinya masing-masing yang diharapkan dapat merampingkan dirinya secara sukarela.
Salah satu instansi yang telah merespon positif adalah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Keberadaan dua eselon I, yakni Badan Litbang dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dinilai tumpang tindih peran, akan dikaji.
“Saya mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang merespon positif ajakan saya untuk melakukan restrukturisasi organisasi,” ucap Azwar.
Selain itu, ada dua kementerian lain yang tengah melakukan seleksi konsultan dalam rangka perampingan organisasi, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Yakin Suswono akan Kooperatif
Redaktur : Tim Redaksi