Ketua KIP Aceh Drs. Abdullah Salam Poroh mengatakan, parpol berbasis nasional dinyatakan lulus verifikasi ditingkat propinsi Aceh dan memenuhi syarat, apabila terpenuhi pengurus 18 Kabupaten/Kota dari 23 Kabupaten/Kota.
“Terkait ada parpol untuk meminta tenggang waktu ini bukan tugas tanggungjawab kami. Ini semua tergantung pada keputusan KPU pusat untuk bisa atau tidak ikut pemilu 2014. Tentu, pengurus parpol yang mengusulkan ke KPU pusat,”jelasnya seraya menambahkan, parpol nasional di daerah harus mencapai 75 persen. Sedangkan untuk provinsi harus lulus 100 persen.
Sementara setelah Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), ketua Umum DPW PDP Muhammad Nasir meminta KIP Aceh untuk memberikan ruang dan waktu agar pihaknya bisa memperbaiki verifikasi di tingkat Kabupaten/Kota.
“Karena Partai kami hanya 2 daerah yang tidak lulus verifikasi yakni Kota Banda Aceh dan Aceh Tengah,”ujar Muhammad Nasir.
Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Aceh H. Karimun Usman menyatakan, sangat menyayangi atas kerja KIP Kabupaten Biruen. Pasalnya, akibat Kelalaian KIP Biruen, partai PDIP tidak lolos verifikasi. Tentu, antara janji dan kesepatan tidak diindahkan oleh ketua KIP Biruen.
“Padahal kami sudah prediksi bahwa Biruen lolos verifikasi. Sebab, semua kantor dan pengurus sudah lengkap. Dan pihak kami sudah ada perjanjian antara KIP dan pengurus partai untuk bertemu di suatu tempat, dan janjinya pukul 10.00 WIB. Hingga pukul 12.00 WIB kami tunggu KIP juga tidak datang. Malah pukul 16.00 sore pengurus kami disuruh datang ke kantor KIP. Karena jenggel, akhirnya kami bubar saja,”ujarnya kepada Rakyat Aceh di Banda Aceh, Senin (24/12).
“Untuk Partai PDIP ada di 20 Kabupaten/Kota dari 23 Kabupaten/Kota yang lolos verifikasi. Dan ditingkat provinsi Aceh, dalam rapat pleno KIP Aceh dari hasil verifikasi faktual partai politik,”ungkapnya.
Bahkan, katanya, KTA di Biruen berhasil terkumpul 600 lebih. Akibat tidak lolos verifikasi itu banyak pengurus di kecamatan yang komplen ke kantor KIP Biruen.
“Masak KIP Biruen suruh pengurus datang ke kantor KIP, sedangkan pengurusnya juga berjarak jauh. Partai kami bukan partai yang banyak duitnya. Tapi kantor KIP yang banyak duitnya. Makanya BPK perlu turun tangan untuk memeriksanya,”papar Karimun Usman.
Sementara itu, Ketua Pokja Verifikasi KIP Biruen Mukhtaruddin yang dimintai tanggapannya menyatakan pihaknya dalam bekerja punya ukuran, kalau waktunya habis tentu tidak bisa ditoleransi lagi. Bahkan, surat dari KIP tidak pernah ditanggapi dari pengurus partai PDIP.“Saya rasa tidak perlu menanggapi hal ini lebih jauh,”demikian ungkap Karimun Usman. (*)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Islam Bakal Dilibas Partai Nasionalis
Redaktur : Tim Redaksi