jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaannya baru akan dimulai Maret mendatang, namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menargetkan pendataan bagi program KTP anak atau Kartu Identitas Anak (KIA), rampung di akhir tahun 2016.
"Kami menginginkan akhir tahun 2106 ini semua WNI maksimal punya e-KTP buat orang dewasa, anak-anak maksimal bisa terdata, dan seluruh warga negara punya akte kelahiran," ujar Tjahjo, Jumat (12/2).
BACA JUGA: Baru Dilantik, Gubernur Ganteng Langsung Curhat soal Banjir
Tjahjo meyakini target dapat terwujud, apalagi dalam program e-KTP dan KIA sama sekali tidak dipungut biaya. Sehingga paling tidak, masyarakat tak diberatkan dari segi pembiayaan.
Namun demikian, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengakui, sejumlah oknum kerap memanfaatkan kondisi. Karena itu demi kelancaran program, ia berharap masyarakat menolak memberikan sejumlah uang, kalau ada oknum yang berusaha memintanya.
BACA JUGA: Akhirnya! Jokowi Bersedia Temui Honorer
"Jadi harusnya masyarakat menolak. Karena ini gratis. Di Jakarta saja masih ada oknum yang memungut biaya. Ini enggak boleh," ujarnya.
Selain itu, Kemendagri kata Tjahjo juga akan memerketat pengawasan. Karena walau bagaimana pun, fungsi Kemendagri tidak hanya sekadar mendata penduduk, namun juga membina dan memberi pelatihan guna meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang ada. Agar dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Resmi, Tujuh Pasangan ini Jadi Kepala Daerah Baru
Saat ditanya apa jaminan program KIA tak menjadi bancakan segelintir oknum, Tjahjo menegaskan KIA bukan proyek besar seperti e-KTP. Karena hanya identitas semata. Jadi, tak ada alokasi dana besar. Hanya dalam kisaran miliaran rupiah untuk seluruh Indonesia. Tak sampai triliunan rupiah seperti program e-KTP.
"Jadi tidak ada alokasi dana yang besar seperti e-KTP. Silakan diaudit, kami posnya ada. Saat ini dananya diambil dari APBN. Tapi nanti kalau ada daerah yang mampu, silahkan," kata Tjahjo.
Demikian juga terhadap daerah yang sudah menerapkan program KIA sebelumnya, seperti Solo, menurut Tjahjo juga tidak masalah. Daerah dapat melanjutkannya. Karena program KIA nasional sifatnya sama dengan yang telah diterapkan daerah tersebut. Sehingga tidak akan berbenturan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Bertumbangan, di Mana Jokowi?
Redaktur : Tim Redaksi