jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengembangkan kakao berkelanjutan lahan seluas 477 ribu ha pada tahun ini untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing kakao rakyat. Pengembangan kakao ini di antaranya melalui kegiatan utama perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi.
Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono megatakan, pada 2019 ini telah dialokasikan pengembangan kakao seluas 7.730 ha melalui kegiatan peremajaan dan perluasan yang didukung operasional substation dan pilot project fertigasi kakao. Selain itu juga telah diluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khusus perkebunan untuk mendorong petani/pekebun dalam mengembangkan budidaya kakao.
BACA JUGA: Wujudkan Lumbung Pangan 2045, Kementan Genjot Mekanisasi Pertanian
Menurutnya, ada beberapa faktor pendukung potensi kakao di tanah air bisa ditingkatkan produksi dan kualitasnya. Di antaranya, Indonesia memiliki areal lahan cukup luas yang sesuai untuk kakao. Faktor lainnya adalah, minat pekebun cukup tinggi dan tersedianya bahan tanam unggul.
“Dalam pengembangan kakao juga ada dukungan berupa paket teknologi dari pemerintah, tersedianya SDM peneliti yang berkualitas," ujarnya.
BACA JUGA: Membedah Strategi Maut Kementan Tambah LTT di Sumut
Kasdi melihat, kakao juga menjadi komoditas sosial. Artinya, usaha perkebunan kakao tersebut hampir 97% diusahakan perkebunan rakyat yang melibatkan sekitar 1,7 juta kepala keluarga (KK). Bukan hanya itu, komoditas kakao juga mempunyai nilai ekonomis tinggi karena memberikan sumbangan dalam perolehan devisa sebesar 1,24 miliar dollar AS.
Lantaran memiliki potensi ekonomi besar dan sebagai penghasil devisa negara, pemerintah terus mendorong kinerja kakao nasional dengan cara meningkatkan produktivitas kakao yang di tanam pekebun. “Kalau dipandang dari aspek agribisnis, performance komoditas kakao cukup prospektif. Sebab, saat ini tren pertumbuhan konsumsi dunia cenderung meningkat signifikan," kata Kasdi.
Bahkan menurut Kasdi, komoditas kakao memiliki potensi pasar lokal luar biasa. Bahkan, peluang pasar ekspornya juga besar. Sejumlah negara seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), Asia (Singapura dan Malaysia), dan sejumlah negara lain seperti Timur Tengah juga meminati produk kakao Indonesia.
“Sayangnya yang dijual atau diekspor itu sebagian besar berupa biji kakao. Padahal, petani bisa menjual kakao yang sudah diolah, sehingga bisa mendapat nilai tambah,” papar Kasdi.
Guna meningkatkan produktivitas kakao, pemerintah akan mendorongnya dengan penggunaan bibit unggul. Artinya, di hulunya sudah disiapkan dengan benih (bibit, red) unggul yang potensi produksinya bisa 3 kali lipat dibanding saat ini.
“Jadi, di hulunya akan kita dorong melalui program BUN 500 untuk lima tahun ke depan,” ujar Kasdi.
Menurut Kasdi, kebun benih unggul tersebut akan dibangun di sekitar kawasan perkebunan (kakao). Dengan cara tersebut, petani atau pekebun akan lebih mudah mendapatkan benih unggul. “Apabila ketersediaan bibitnya dikembangkan di sekitar sentra kebun rakyat, budidayanya akan lebih efisien. Dengan begitu, petani ke depan akan mampu bersaing,” ujarnya.
Kasdi mengakui, budidaya kakao baik di hulu maupun hilir juga perlu penanganan lebih intensif, terintegrasi dan berkelanjutan. Karena itu, dia mengingatkan agar seluruh stakeholder selalu waspada terhadap perubahan perilaku OPT, sebagai dampak dari perubahan iklim.
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah. Diantaranya, adanya serangan OPT dan belum diimplementasikannya Good Agricultural Practices (GAP) secara konsisten, terjadinya degradasi tanah, rendahnya penanganan pasca panen dan sebagian besar biji kakao belum difermentasi.
Apalagi, dari luasan kebun kakao yang dikelola petani sudah banyak tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, sehingga perlu penanganan khusus. Begitu juga dengan kurangnya intensitas pemeliharaan kebun (terutama perkebunan rakyat), juga perlu diperhatikan.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy