jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya memberikan layanan terbaik dengan mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.
Salah satunya adalah melalui program pemberdayaan sosial.
BACA JUGA: Bu Risma Pijat Pengungsi Korban Kebakarang Kilang Balongan, Matanya Berkaca-kaca, Sedih
Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto mengatakan sesuai arahan Mensos Tri Rismaharini bahwa yang menjadi utama dalam kesuksesan program itu adalah output yang dihasilkan.
“Maka dari itu, program pemberdayaan sosial ini sekiranya dapat mengubah pola hidup masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya,” kata Edi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2021 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Senin (5/4).
BACA JUGA: Risma Kirim 5 Psikolog Bantu Pemulihan Trauma Korban Kebakaran Kilang Indramayu
Edi menjelaskan empat program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan Kemensos adalah program kewirausahaan sosial (prokus), program pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) berbasis stakeholder (PKATBest).
Kemudian, pemberdayaan pilar-pilar sosial dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), serta restorasi sosial yang melaksanakan fungsi pelestarian dan penanaman nilai kepahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosial.
BACA JUGA: Kemensos Percepat Pemberdayaan KAT Melalui Kemitraan
Menurut Edi, keseluruhan program tersebut secara umum bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi maupun sosial para penerima manfaat.
"Program-program pemberdayaan sosial tersebut juga terintegrasi dengan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, hingga program penangananan fakir miskin," kata Edi.
Dia menjelaskan pada 2020 sebanyak 1.000 KPM program keluarga harapan (PKH) telah mendapatkan bantuan prokus yang bersumber dari APBN. Kemudian, 8.282 KPM dari dana hibah dalam negeri (HDN).
Edi mengatakan dana HDN merupakan hasil dari penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB), yang perizinannya melalui Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS).
Pada 2021, Edi menegaskan bahwa target prokus menyasar 7.000 KPM PKH yang sudah memiliki rintisan usaha.
Lebih lanjut Edi menjelaskan jumlah KAT sampai saat ini mencapai 156.512 kepala keluarga (KK) yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia.
Dalam lima tahun terakhir, sebanyak 11.039 KK telah diberdayakan.
Pada 2021, target pemberdayaan KAT sebanyak 2.500 KK.
Sementara itu, pilar-pilar Sosial terdiri dari pendamping sosial masyarakat (PSM) 60.258 orang, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 7.230 orang, Karang Taruna 35.248 unit, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 12.377.
Kemudian, Puskesos SLRT hingga kini tercatat 150 yang berada di kabupaten/kota dan 7.154 berada di desa/kelurahan.
Pada 2021, ditargetkan pembentukan Puskesos baru sebanyak 280 di kabupaten/kota, dan 560 di desa/kelurahan.
"Partisipasi mereka penting untuk memperluas upaya pemerintah mengentaskkan kemiskinan," kata Edi.
Rakor ini bertujuan menyelaraskan hal-hal strategis terkait program pemberdayaan sosial yang akan dicanangkan di masa depan.
Program-program pemberdayaan sosial ini ke depannya ditujukan untuk dapat terintegrasi dengan program kesejahteraan sosial lainnya yang ada di Kemensos.
Rakor diikuti 155 peserta melalui luring maupun daring. Terdiri dari kepala bidang pemberdayaan sosial serta kepala seksi dan aplikator lingkup program pemberdayaan sosial pada Dinas Sosial provinsi.
Turut hadir dalam kegiatan Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa, pejabat eselon II, staf khusus menteri sosial, tenaga teknis, narasumber dari Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial provinsi. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy