JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufik Kiemas, menegaskan anggota DPR tak perlu ikut nyawer untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut pria yang akrab dipanggil TK ini, saweran untuk pembangunan gedung KPK tak penting.
"Anggota DPR tidak usah ikut-ikut saweran," tegas Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (28/6).
Ia pun heran, belum apa-apa KPK sudah meminta gedung baru. Harusnya, lembaga anti korupsi itu meningkatkan kinerjanya terlebih dahulu. "Masa belum apa-apa sudah minta gedung. Kita membangun KPK-nya dulu," kata politisi senior PDI Perjuangan itu.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti mengaku tidak senang dengan apa yang dilakukan KPK saat DPR menolak anggaran pembangunan gedung baru. Ia mengkritik KPK yang melakukan penggalangan dana kepada masyarakat. Menurutnya, hal semacam itu bukan menyelesaikan masalah. "Tapi malah semakin menambah persoalan," katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6).
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Partai Amanat Nasional (MPP PAN), Amien Rais, menegaskan, tidak setuju bila pembangunan gedung KPK harus melalui dana sumbangan rakyat. Ia lebih setuju jika pembangunan kantor baru lembaga anti korupsi itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Masyarakat sudah miskin kok disuruh galang-galang (dana). Jadi, pakai APBN," tegas Amien Rais, Rabu (27/6).
Dia menegaskan, pada dasarnya KPK merupakan lembaga penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat dan negara. Namun prestasi KPK harus ditingkatkan lagi. "Dulu soal (kasus) BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) tidak diapa-apakan. Soal Hambalang (dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang Bogor) pun sepertinya cuma hangat cirit ayam. Mungkin," kata Amien. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pensiunan PT Pos Indonesia Dianaktirikan Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi