JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas (TK), menyesalkan kader PDI Perjuangan yang ikut berdemonstrasi menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Suami Megawati Soekarnoputri itu juga menyesalkan adanya wakil wali kota dari PDIP yang ikut aksi unjuk rasa.
"Sebagai ketua MPR ini ya, sebelumnya PDIP di jalan raya juga, kemudian PDIP masuk DPR, MPR. Semestinyakan ada aturan-aturannya. Kita harus menghormati aturan-aturan itu," kata Taufiq kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3).
"Aturan itu kan kita yang bikin, Undang-undang itu kita yang bikin," tambah politisi senior PDI Perjuangan itu.
Dimintai tanggapan atas pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang menyatakan bahwa kepala daerah yang ikut berdemo berarti melanggar sumpah jabatan, Taufik tidak memberikan jawaban tegas. Namun, arahnya dia mendukung Gamawan. "Kan Undang-undang yang bikin DPR, PDIP (juga) yang bikin kan? Kalau kita melanggar tidak bagus juga," katanya.
Dia tidak setuju para kader PDIP ikut-ikutan turun ke jalan. "Makanya saya bilang sayang. Dulu kan kita di tengah jalan, terus sudah masuk sini, sudah (pernah) jadi presiden, jadi Ketua MPR, masak mau di jalan lagi," kata dia.
Taufiq menyatakan, sekarang pemerintah harus tegas, apakah mau menaikkan BBM atau tidak. "Kalau tidak naikkan, pertanggungjawaban sama DPR, sebab DPR kan yang menyetujui naik atau tidaknya. Kalau naik bagaimana, kalau tidak naik bagaimana. Kan sama-sama juga. Sebagai lembaga negara kan dibagi rata tanggung jawabnya," ujar dia.
Taufik menyerahkan soal kenaikan atau tidaknya BBM itu kepada eksekutif dan legislatif. "Tergantung pemerintah atau DPR," tegas Taufik. Dia menegaskan, jangan dipanas-panasi lagi situasi yang ada sekarang ini.
"Kalau saya bilang jangan dipanasi, (karena) sudah terjadi. Walaupun melanggar Undang-undang dimaafkan saja," ungkapnya.
Ke depan, dia berharap kadernya jangan ikut-ikutan lagi demonstrasi. "Kita kan yang buat Undang-undang, masa kita yang melanggar," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP: Jangan Diskreditkan Aparat
Redaktur : Tim Redaksi