jpnn.com, JAKARTA - Kondisi politik dan ekonomi serta keamanan di kawasan Asia Pasifik saat ini sedang menghangat. Berbagai permasalahan di tingkat global, regional dan nasional Indonesia yang berdampak terhadap ancaman keamanan nasional perlu diantisipasi.
Untuk itu, TNI telah menyiapkan kebijakan, strategi dan upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kondisi keamanan tersebut.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Lantik Siwi Sukma Adji Jadi KSAL Baru
Demikian slide paparan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dibacakan oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan pada acara Round Table Discussion (RTD) tentang “Mengantisipasi Kondisi Keamanan Kawasan Asia Pasifik Guna Mengurangi Implikasinya Dalam Rangka Ketahanan Nasional” yang diikuti oleh segenap pejabat terkait dari Kementerian, Lembaga Negara dan Universitas bertempat di Ruang Kresna Gedung Astragatra Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).
Menurut Marsekal Hadi, berbagai tren permasalahan di tingkat global, regional dan nasional yang tersebar dalam spektrum ancaman mensyaratkan perlunya pemahaman, pemikiran, mekanisme dan model baru yang adaptif untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman baru.
BACA JUGA: Panglima TNI Terima Direktur Utama PT. ASABRI
“Sesuai amanat Undang-Undang, TNI berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, harus selalu siap siaga,” tegasnya seperti dilansir dalam siaran pers Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman.
Panglima TNI dalam paparannya juga menyampaikan TNI selaku Garda Terdepan dan Benteng Terakhir NKRI telah menyiapkan konsep kesiapsiagaan TNI dalam rangka melaksanakan tugas pokok yang diamanatkan Undang-Undang dalam hal menangkal segala kemungkinan ancaman. Oleh karena itu, disiapkan konsep kesiapsiagaan Komando Gabungan TNI yang didukung oleh kesiapan Alutsista, personel dan anggaran TNI.
BACA JUGA: Prof Yusril Setuju TNI Ikut Sikat Teroris, Ini Alasannya
Panglima TNI menjelaskan kesiapsiagaan Komando Gabungan (Kogab) TNI tersebut diwujudkan dalam bentuk Komando Gabungan yang menjalankan 4 (empat) Operasi Militer Perang TNI yaitu Operasi Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, Operasi Siaga Tempur Laut, Operasi Pengamanan Perbatasan Ambalat dan Operasi Pertahanan Udara.
“Selain itu juga digelar total 48 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI yang terdiri dari 21 operasi di dalam negeri dan 27 lainnya operasi di luar negeri dalam misi penugasan PBB. Kedepan akan dibentuk 3 (tiga) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI dan pangkalan TNI terpadu yang berlandaskan konsep Trimatra Terpadu,” jelas Panglima TNI.
Di sisi lain, Panglima TNI menerangkan bahwa saat ini TNI sedang melaksanakan pembangunan Pangkalan TNI Terpadu, yang direncanakan di 5 (lima) pulau terdepan dan daerah strategis, yaitu Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak dan Merauke.
“Pangkalan TNI Terpadu ini merupakan konsep yang ditujukan untuk mendukung kesiapsiagaan Kogab maupun Kogabwilhan. Pembangunan yang telah berjalan adalah di Natuna dan direncanakan pembangunan pangkalan terpadu di Saumlaki dan pulau atau daerah lainnya,” ungkapnya.
Terkait pembinaan kesiapsiagaan operasional, menurut Marsekal Hadi, TNI melaksanakan latihan secara rutin, baik pada tingkat satuan, angkatan maupun tingkat gabungan TNI. Pada beberapa waktu lalu, telah dilaksanakan latihan PPRC TNI dan merupakan latihan gabungan TNI yang melibatkan 6.398 personel dan berbagai jenis Alutsista dari ketiga matra TNI yang diselenggarakan secara serentak di Timika, Morotai dan Pulau Selaru.
“Latihan yang baru saja dilaksanakan tersebut diharapkan dapat memelihara tingkat kesiapsiagaan TNI dalam melaksanakan OMP dan OMSP TNI,” jelasnya.
Turut hadir sebagai narasumber dan pembahas di antaranya Kepala Staf Kepresidenan RI diwakili oleh Laksda TNI (Purn) Leonardi (Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI), Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam M.H., Dr. (HC) Lutfi Rauf, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Pengamat Militer/Dekan Fakultas HI, Komunikasi dan Hukum dari President University Prof. Anak Agung Banyu Perwita.
Selain itu, Ketua IM Centre untuk dialog dan perdamaian, pembina dari institut titian perdamaian di Indonesia Prof. Dr. Icksan Malik, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Asian Games Bebas dari Teror, Mbak Puan Gelar Rakor
Redaktur & Reporter : Friederich