jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom menilai ada operasi di balik penonaktifan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemberhentian puluhan pegawai KPK itu setelah dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
BACA JUGA: Pegawai KPK Diancam Gugur Apabila tak Lakukan Ini di Hari Pancasila
Dia juga merasa bingung bagaimana bisa perintah Presiden Joko Widodo dilanggar oleh jajarannya.
Awalnya, ada 75 pegawai KPK tidak lolos TWK. Namun, setelah rapat koordinasi yang dilakukan pemerintah, terdapat 51 pegawai yang tak lolos, sedangkan 24 sisanya dilakukan pembinaan.
"Ke-75 orang itu cukup kuat indikasi yang menunjukkan ini merupakan target," kata Gomar, Jumat (28/5).
Dia menyayangkan TWK yang semestinya digunakan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan justru dipakai untuk menyingkirkan pegawai KPK berintegritas.
Gomar mengaku menerima informasi kinerja beberapa pegawai yang tidak lolos TWK mendapat nilai A dalam tiga tahun terakhir.
Bahkan, tiga di antara mereka sedang menangani kasus-kasus besar.
"Jadi kalau boleh kami meminta seluruh proses ini dibuka secara transparan, tidak boleh ditutup-tutupi hanya dalam lingkungan KPK dan Badan Kepegawaian Negara supaya terang benderang dan dibuka secara jujur," ungkapnya.
Sebagai warga negara, Gomar juga heran mengapa perintah Jokowi dilanggar jajarannya.
BACA JUGA: Ikhtiar OLX Autos Menjaga Kepercayaan Konsumen Mobil Bekas
Sebab, kepala negara telah menyampaikan arahan bahwa TWK tidak boleh digunakan untuk memberhentikan pegawai.
"Kami menjadi bertanya-tanya, siapa sebetulnya kepala negara sekarang di negara ini," tutur Gomar. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA JUGA: 42 Penyidik KPK Juga Meminta Pelantikan Mereka jadi ASN Ditunda
BACA ARTIKEL LAINNYA... Orang Tua Yuliana Hanya Bisa Menangis Pijar di Atas Bak Mobil Polisi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga