PALEMBANG – Menteri BUMN, Dahlan Iskan bersama Gubernur Sumsel H Alex Noerdin SH memimpin rapat percepatan pembangunan jalan tol Sumatera. Hanya tiga jam, pertemuan antara BUMN Jasa Marga dengan Gubernur se-Sumatera di Griya Agung Palembang itu menghasilkan beberapa kesimpulan penting.
Selain Gubernur Sumsel, rapat kemarin (20/2) di Griya Agung Palembang dihadiri Gubernur Jambi Drs H Hasan Basri Agus, Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, dan Wagub Kepulauan Babel H Syamsuddin Basari. Dari Bengkulu dan NAD dihadiri Asisten II, sedangkan Kepri dan Lampung diwakili Kepala Bappeda.
Kesimpulan penting pertama dan paling utama yakni, pembangunan jalan tol Sumatera mutlak harus dipercepat pelaksanaannya. ”Dari pembahasan tadi, secara finansial mungkin belum layak. Tapi secara ekonomis ini (tol Sumatera) sudah sangat layak,”kata Dahlan.
Dengan mengetahui kondisi di lapangan, maka yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari pembangunan jalan tol adalah kawasan yang dilalui, bukan perusahaan jalan tolnya. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk konsorsium antara PT Jasa Marga dengan masing-masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
”Konsorsium ini terbuka untuk perusahaan /BUMN/BUMD lainnya dan pihak swasta yang memang benar-benar punya modal,” ucapnya. Dalam mewujudkan percepatan pembangunan tol Sumatera, pemerintah daerah dituntut peranan aktifnya. Mulai perizinan hingga masalah Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), pencadangan kawasan ekonomi, pembebasan lahan hingga setoran penyertaan saham dalam konsorsium.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera ini. ”Yakni soal perizinan, pembebasan lahan dan penyertaan modal,” ucapnya.
Untuk Sumsel, sudah dilakukan MoU dengan Jasa Marga. Saat ini, tanah untuk tol di Sumsel sudah ada, tapi belum dibebaskan. ”Berapa kebutuhan dananya sedang dihitung. Barangkali bisa dimulai dengan APBD perubahan tahun ini. Atau dijanjikan dulu kepada masyarakat, lalu dilunasi 2013," ungkap Alex.
Sumsel juga akan bergerilya mengusahakan kucuran dana APBN seperti yang dilakukan Riau. Namun tetap mencadangkan APBD. Sehingga jika APBN tidak turun, pembebasan tanah tersebut gunakan dana APBD.Usai pertemuan itu, langsung dilakukan penandatanganan MoU antara tiga provinsi dengan Jasa Marga. Yakni Pemprov Sumsel, Pemprov Sumbar dan Pemprov Riau.(tha)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPS Kekurangan 800 Tenaga Akuntan dan Statistik
Redaktur : Tim Redaksi