Tolak Izin PKKNK di Desa Silabu, Koalisi Penyelamat Hutan Turun ke Jalan

Sabtu, 12 Februari 2022 – 23:34 WIB
Penampilan tarian masyarakat adat Mentawai dalam panggung rakyat selamatkan hutan Mentawai di Tugu Perdamaian Merpati Kota Padang. Foto : Fachri Hamzah/JPNN.com

jpnn.com, MENTAWAI - Koalisi Masyarakat Hutan Mentawai (KMHM) mengadakan panggung rakyat di Tugu Perdamaian Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/2).

Hal itu sebagai rangkaian aksi kampanye penolakan pada pemberian izin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kepulauan Mentawai.

Dalam panggung rakyat itu, KMHM menampilkan tarian-tarian asli Mentawai, yaitu Turuk Uliat Bilou.

KMHM sudah mengelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat pada Rabu (9/2) kemarin.

Ketua KMHM Heronimus mengatakan tujuan aksi tersebut berkampanye untuk penyelamatan hutan Mentawai yang digempur pemberian izin pemanfaatan hutan oleh pemerintah.

"Saat ini Mentawai banyak dibebani izin konsesi, hampir lima yaitu izin PKKNK di Silabu dan empat izin lagi yang akan masuk di Pulau Siberut," katanya.

Padahal, lanjutnya, hutan merupakan ruh bagi kehidupan masyarakat Mentawai.
 
"Hutan sangat penting bagi kehidupan Mentawai, jika hutan dirampas, sama saja merampas masa depan masyarakat Mentawai," ujarnya.

Pria asli Mentawai itu berharap agar izin PKKNK di Desa Silabu dicabut karena terjadinya konflik antar masyarakat.

"Ada konflik di level masyarakat, sekitar 150 warga menolak pemberian izin pengolahan lahannya kepada Koperasi Minyak Atsiri Mentawai, tetapi tidak dihiraukan, izin tetap saja keluar," ujarnya.

Tidak hanya Silabu, lanjutnya, akan ada izin perizinan berusaha pemanfaatan Hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA) di 4000 hektare tanah di Pulau Sirebut.

"Sebenarnya sudah banyak izin yang masuk di Mentawai, mengapa menambah lagi. Biarkanlah 4000 hektare ini dikelola oleh masyarakat," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Indira Suryani berharap, agar secepatnya pemerintah menentapkan hutan adat di Mentawai.

"Kami sadar masyarakat adat Mentawai hidup berdampingan dengan hutan dan keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. Harusnya dilestarikan, tidak dengan pemberian izin-izin konsesi" katanya. (mcr33/jpnn)

BACA JUGA: MotoGP Akui Sirkuit Mandalika Tercantik di Dunia

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kompol Lucky dan 12 Anggota Polsek Setiabudi Dicopot, Kombes Zulpan Angkat Bicara


Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Fachri Hamzah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler