JAKARTA - Upaya Aliansi Revolusi Pendidikan (ARP) mendesak pemerintah untuk menunda pemberlakukan kurikulum 2013 ditunda belum berhenti. Hari ini, ratusan massa aliansi itu melakukan longmarch ke gedung DPR RI.
Siti Juliantari, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam aliansi ini mengatakan, longmarch dari Kampus Unikas Atmajaya hingga gedung DPR RI ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari guru, wali murid, akademisi, hingga mahasiswa.
"Ini bentuk penolakan terhadap kurikulum 2013 yang kita nilai banyak kejanggalan dalam implementasinya," kata Tari kepada JPNN di sela-sela longmarch menuju DPR, Selasa (9/4).
Sebelumnya aliansi ini sudah berinisiatif menemui Mendikbud dan meminta agar implementasi kurikulum 2013 dikaji ulang. Mereka menilai belum ada alasan mendesak yang mengharuskan kurikulum diubah.
Bahkan mereka sudah mencium potensi terjadinya penyelewengan anggaran kurikulum 2013, yang dianggarkan di ABPN 2013 sebesar Rp2,49 triliun. Karena sebagian besarnya dialokasikan untuk proyek pengadaan buku baru.
Agar potensi penyimpangan anggaran kurikulum baru ini tidak terjadi, Senin (8/4) kemarin, aliansi ini telah menyerahkan sejumlah nama dan nomor telepon pejabat terkait kurikulum, yang berpotensi menyalahgunakan anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(fat/jpnn)
Siti Juliantari, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam aliansi ini mengatakan, longmarch dari Kampus Unikas Atmajaya hingga gedung DPR RI ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari guru, wali murid, akademisi, hingga mahasiswa.
"Ini bentuk penolakan terhadap kurikulum 2013 yang kita nilai banyak kejanggalan dalam implementasinya," kata Tari kepada JPNN di sela-sela longmarch menuju DPR, Selasa (9/4).
Sebelumnya aliansi ini sudah berinisiatif menemui Mendikbud dan meminta agar implementasi kurikulum 2013 dikaji ulang. Mereka menilai belum ada alasan mendesak yang mengharuskan kurikulum diubah.
Bahkan mereka sudah mencium potensi terjadinya penyelewengan anggaran kurikulum 2013, yang dianggarkan di ABPN 2013 sebesar Rp2,49 triliun. Karena sebagian besarnya dialokasikan untuk proyek pengadaan buku baru.
Agar potensi penyimpangan anggaran kurikulum baru ini tidak terjadi, Senin (8/4) kemarin, aliansi ini telah menyerahkan sejumlah nama dan nomor telepon pejabat terkait kurikulum, yang berpotensi menyalahgunakan anggaran tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PTN Minta Beasiswa Tahun Jamak
Redaktur : Tim Redaksi