Tolak Kurikulum Baru, Guru dan Siswa Geruduk Mendikbud

Rabu, 27 Maret 2013 – 10:46 WIB
JAKARTA - Penerapan kurikulum baru terus menyisakan kontrofersi. Bahkan, siang ini ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Revolusi Pendidikan bakal mendemo Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh untuk menolak kebijakan anyar tersebut.

Selain menolak penerapan kurikulum 2013, pendemo juga menuntut mantan Rektor ITS itu menghentikan Ujian Nasional dan komersialisasi pendidikan.

Juru Bicara Aliansi Revolusi Pendidikan, Iwan Hermawan saat dikonfirmasi jpnn.com, Rabu (27/3) pagi mengatakan, aksi ini gabungan dari organaisasi guru, mahasiswa, pelajar hingga wali murid. Di antara organsiasi guru itu adalah, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Forum Musyawarah Guru jakarta (FMGJ).

Kemudian Indonesia Corruption Watch (ICW), Sekolah Tanpa Batas (STB) Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Koalisi Pendidikan, Solidaritas Anak Jalanan Untuk Demokrasi (SALUD), BEM UNJ, dan Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan (APPI).

"Kami akan mendatangi kantor Mendikbud siang ini. Aksi ini sebagai bentuk penolakan dan protes masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Kemdikbud yang dinilai tidak pro rakyat dan berorientasi proyek," ujar Iwan.

Salah satu kebijakan tersebut adalah kurikulum 2013 yang diputuskan secara mendadak dan menelan anggaran hingga 2,49 triliun rupiah. Sampai saat ini DPR juga belum menyetujui anggaran melekat yang diajukan pemerintah untuk dialihkan ke program kurikulum 2013.

Diketahui, polemik soal perubahan kurikulum ini sudah bergulir sejak akhir tahun lalu. Banyak kalangan berpendapat perubahan ini tergesa-gesa dan berorientasi proyek. Pasalnya setengah anggaran yang digelontorkan pemerintah digunakan untuk proyek buku.

Bahkan sampai hari ini, polemik anggaran di Komisi X DPR juga belum tuntas karena Panja Kurikulum menilai susunan mata anggaran kurikulum bermasalah. Karena itu hadil RDP Panja Kurikulum dengan Wamendikbud, Senin (25/3) kemarin, DPR meminta Kemdikbud berkosultasi dengan BPKP agar tidak terjadi pelanggaran.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Unas 2013, Jangan Remehkan Urusan Non Akademis

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler