jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan di 2025 ini Indonesia tidak lagi melakukan impor di komoditas pangan. Swasembada pangan menjadi salah satu program pemerintahan kepala negara ini.
Presiden Prabowo Subianto mengaku gembira lantaran telah menerima laporan dari jajaran menterinya terkait swasembada pangan bisa tercapai sebelum batas waktu pemerintahan yang dia pimpin memasuki tahun ke-4.
BACA JUGA: Dukung Swasembada Pangan, Kementan Perluas Sawah di Tarakan
“Swasembada pangan, saya juga gembira. Target yang saya berikan 4 tahun, tetapi saya percaya akan tercapai jauh sebelum tahun ke-4,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).
Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra ini optimistis sebelum tahun ke-2 pemerintahannya, swasembada pangan sudah bisa dirasakan.
BACA JUGA: Kemendes PDT akan Jalankan 12 Rencana Aksi, Salah Satunya Swasembada Pangan
“Saya dapat laporan dari menteri-menteri bidang pangan bahwa sebelum tahun ke-2 kita sudah swasembada pangan. Indonesia tidak akan impor pangan lagi,” sambung Prabowo.
Swasembada pangan, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, saat ini dikerjakan lintas sektor. Program itu melibatkan sejumlah kementerian, dan turut menggandeng TNI dan Polri.
Dalam mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Pertanian menargetkan 2,3 juta hektare lahan dapat digarap menjadi sawah dan perkebunan tanaman pangan. Lahan-lahan yang akan digarap itu terbagi menjadi optimalisasi lahan rawah (oplah), cetak sawah baru, kemudian normalisasi irigasi tersier, primer, dan sekunder daerah yang ada (existing).
"Target kita oplah 851.000 hektare, cetak sawah 500.000 hektare, kemudian existing di Pulau Jawa terbagi irigasi tersier, sekunder, primer itu 1 juta hektare. Total 2,3 juta hektare,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Beberapa lahan baru yang akan dicetak menjadi persawahan di antaranya ada di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Tidak hanya menyiapkan lahan, pemerintah juga menyiapkan sistem irigasi, pupuk, dan benih terdistribusi dengan baik ke kelompok-kelompok petani.
Amran menyebut pemerintah mengalokasikan Rp 12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian.
Dia melanjutkan, kebijakan itu untuk mendukung percepatan swasembada pangan yang semula ditargetkan pada 2028 menjadi 2027.(antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul