jpnn.com, JAKARTA - Novie Noli Kolinug dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (TPDI Sulut) melaporkan Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie ke Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Menurut Novie, pelaporan tersebut untuk menindaklanjuti somasi yang diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu terkait dugaan ketidaknetralan jajaran kepolisian di Sulawesi Utara di tahapan Pemilukada 2024.
BACA JUGA: Peringatan!!! Kapolda Sulut Instruksikan Tembak di Tempat Bagi Pembuat Rusuh
“Menindaklanjuti somasi kami kemarin kepada Kapolri Bapak Listyo Sigit Prabowo, saat ini kami ke Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan terkait, pertama, ketidaknetralan aparat hukum yang ada di Sulawesi Utara. Begitu juga Kapolda Sulawesi Utara Bapak Roycke Langie terhadap pemihakan politik terhadap salah satu pasangan calon gubernur di Sulawesi Utara,” ujar Novie seusai membuat laporan.
Laporan tersebut, ungkap Novie, antara lain adalah berisi informasi dari masyarakat terkait upaya-upaya dugaan intimidasi.
BACA JUGA: Reza Artamevia Dilaporkan ke Polisi, Ini Kasusnya
“Jadi, kami ingin sampaikan bahwa jauh hari sebelumnya kami sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa kehadiran Kapolda baru yang juga putra daerah,” ujar Novie.
Menurut Novie, keadaan dan kondisi yang ada di Sulawesi Utara itu sedang tidak baik-baik saja, demokrasi yang ada di Sulawesi Utara sedang berduka, demokrasi di Sulawesi Utara dalam keadaan darurat.
BACA JUGA: Pelaku Curanmor yang Menembak Satpam dan Polisi Akhirnya Didor, Tewas
Novie juga membandingkan situasi dan kondisi semasa Kapolda dijabat oleh putra-putra daerah sebelumnya, hubungan antarmasyarakat dan pemerintah daerah berjalan baik dan juga harmonis.
“Sangat memprihatinkan ketika Kapolda yang baru ini justru menimbulkan ketidaknetralan dan kegaduhan politik yang ada di Sulawesi Utara, bahkan kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat,” papar Novie.
Kriminalisasi dan intimidasi ini, lanjut Novie, antara lain dengan dipanggilnya kepala-kepala desa dan pejabat di pemerintahan daerah atas dugaan kasus korupsi.
“Dipanggilnya kepala-kepala desa, dipanggilnya pejabat-pejabat provinsi, penjabat bupati dan wali kota yang ada di Sulawesi Utara, terakhir yang dipanggilnya adalah Ketua Sinode GMIM (Gereja Masehi Injili Minahasa) bersama pendeta-pendetanya. Ini menyebabkan keresahan dalam masyarakat,” ujar Novie.
Lebih lanjut, Novie Noli Kolinug meminta Kapolri dan Menko Polkam untuk mencopot Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Langie.
“Jelas kami ingin sampaikan kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menko Polkam untuk segera mencopot Kapolda Sulut Bapak Roycke Langie,” ujar Novie.
Sebelumnya, TPDI Sulut juga telah menyampaikan pengaduannya terkait dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian ini ke Bawaslu.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari