jpnn.com - SAMARINDA – Kesulitan keuangan yang dialami pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Kalimantan Timur membuat beberapa sektor menjadi korban.
Salah satunya adalah pegawai tidak tetap (PTT).
BACA JUGA: Kemenag Segera Verifikasi Data Guru Honorer
Pemerintah bakal merasionalisasi honorer untuk menyelamatkan beban APBD yang semakin berat tahun depan.
Kebijakan rasionalisasi ini terpaksa diambil demi memastikan pembangunan tetap berjalan.
Sekretaris Provinsi (Setprov) Kaltim Rusmadi mengatakan, keuangan yang terus memburuk membuat pihaknya mesti mengambil kebijakan rasionalisasi pegawai kontrak.
Hal itu terpaksa diambil karena kondisi keuangan daerah yang sudah tidak memungkinkan.
Saat ini, pemangkasan dana operasional satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah terbilang maksimal.
Jika rasionalisasi tidak ditempuh, imbasnya bakal berdampak lebih luas bagi pembangunan di Benua Etam.
“Rasionalisasi honorer sudah kami sampaikan secara khusus ke tiap SKPD. Mau tidak mau pengurangan harus ditempuh,” ucap Rusmadi.
Meski begitu, pihaknya belum memastikan jumlah tenaga honorer yang bakal dikurangi.
Langkah yang sama juga diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Bupati Kutim Ismunandar mengaku bakal melakukan rasionalisasi pegawai kontrak.
Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan perangkat untuk melakukan tes ulang kepada pegawai kontrak di Kutim.
“Kami menyasar pegawai kontrak yang malas bekerja, tidak produktif dan tidak kompeten,” tegas Ismunandar. (him/riz/k18)
Redaktur & Reporter : Ragil