JAKARTA – Kasus konflik agraria di Kabupaten Mesuji, Lampung, dan Kecamatan Mesuji, Sumsel, yang memakan korban jiwa, bisa saja terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) karena daerah ini memiliki potensi konflik yang samaPemerintah diminta meredam bibit konflik serupa di Kaltim.
Anggota DPR RI asal Kaltim, Nanang Sulaeman menegaskan, pemerintah jangan justru menutup-nutupi jika ada kasus semacam itu di daerahnya
BACA JUGA: Demi Naik Pangkat, Guru Palsukan Tanda tangan
“Jangan ditutupi, Wali Kota atau Bupati kalau tahu ada masalah harus diekspose,” kata Nanang, Minggu (18/12).Menurut politisi PPP ini, peran pemerintah sebagai mediator sangat penting dalam hal ini
BACA JUGA: Januari, Kubu Raya Gelar Tes Ulang CPNS
Dia meminta pemerintah daerah tidak terlalu memihak pada investor atau pengusaha.Nanang menyatakan, konflik lahan semacam itu juga banyak terdapat di Kaltim
BACA JUGA: Tiga Lokasi Berbeda Diancam Bom
Dia menegaskan, perlunya keterbukaan berbagai pihak“Aparat desa harus melaporkan ke Camat, lalu ke Bupati dan seterusnyaDemikian juga polisi jika menerima laporan, harus segera menyampaikan ke Polda, dari Polda ke Polri,” katanya.Lalu, jalan tengah seperti apa yang bisa diupayakan untuk mengatasi masalah semacam itu? “Sebaiknya masyarakat setempat dikerjasamakan dengan perusahaanMisalnya kalau untuk perkebunan sawit, masyarakat bisa diberdayakan untuk mengelola kebun plasmanya,” saran Nanang.
Pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim yang saat ini tengah dibahas di DPR menjadi sangat penting untuk mencegah konflik semacam itu“Saya sudah bertemu Ketua Komisi IV (Romahurmuziy, Red.) yang satu partai dengan saya di PPPSaya minta tolong prosesnya dipercepat, dan beliau mengiyakan,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan panganJika RTRW Kaltim disahkan, maka jelas wilayah mana yang boleh dieksploitasi perusahaan dan mana yang tidak.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim, Isal Wardhana mengingatkan hal serupaJika pemerintah daerah di Kaltim cuek menanggapi masalah sengketa lahan di wilayahnya, tragedi Mesuji bisa saja terulang di Bumi Etam.
“Konflik di Mesuji pada prinsipnya berawal dari persoalan pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil antara korporasi dan masyarakatDalam konteks Kaltim, itu sama saja,” kata IsalHal itu, menurut dia, diperparah dengan tidak adanya keberpihakan pemerintah dan aparat kepada masyarakat dalam setiap konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan“Diperkuat dengan pembiaran pemerintah terhadap penyelesaian konflik-konflik yang terjadi sehingga menjadi konflik yang laten,” sesalnya.
Dia menyampaikan, dalam catatan Walhi sejak 1984 sampai 2010, setidaknya terdapat 40 konflik masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di hampir semua kabupaten di Kaltim yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit“Belum lagi ditambah dengan konflik-konflik dengan satwa liar yang mengorbankan masyarakat seperti terjadi di Kukar baru-baru ini,” ujarnya.
Menurut Isal, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah daerah di KaltimPertama, kata dia, menginventarisasi semua konflik sumber-sumber penghidupan rakyat (terkait sumber daya alam/SDA) di Kaltim dan menyelesaikannya.
“Kedua, berhenti mengeluarkan izin-izin industri ekstraktif seperti kebun skala besar, tambang, HPH/HTI dan HP3,” sambung IsalSelanjutnya, kata dia, pemerintah harus membuat protokol penyelesaian konflik sumber penghidupan rakyat yang melibatkan masyarakat secara partisipatif dan ditaati semua pihak berkepentingan.
“Terakhir, ada baiknya membuat kelembagaan atau komisi penyelesaian konflik SDA di Kaltim,” pungkasnya(wan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim Jampersal Senilai Rp300 Juta Belum Dibayar
Redaktur : Tim Redaksi