jpnn.com - JAKARTA -- Kasus dugaan suap proyek alokasi dana Bantuan Daerah Bawah (BDB) di Sumatera Utara diduga melibatkan banyak pihak.
Penetapan jumlah alokasi dana yang berasal dari APBD Sumut tahun anggaran 2013 tersebut dinilai syarat dengan persekongkolan yang diduga melibatkan pejabat dan DPRD di tingkat provinsi maupun Kabupaten di Sumut.
BACA JUGA: Marzuki Yakin Akan Ada Kejutan dari Audit Hambalang
Hal ini ditegaskan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Madina, Ahmad Irwandi Nasution, melalui siaran persnya, Selasa (30/7).
Menurut Irwandi, pengalokasian dana BDB diduga tidak mempertimbangkan jenis dan bentuk permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah.
BACA JUGA: Ditunjuk jadi Hakim MK, Patrialis Merasa Tanpa Cela
Melainkan, kata dia, diduga hanya berdasarkan seberapa mampu bupati/walikota memersiapkan fee kepada Gubernur, Sekda, Kepala Biro Keuangan dan oknum makelar di DPRD Sumut.
Ia menduga dana fee itu berasal dari kontraktor. Menurutnya, untuk memenangkan tender, kontraktor wajib mempersiapkan sejumlah fee yang akan diberikan kepada oknum pejabat daerah dan oknum DPRD. Sedangkan sang pengusaha hanya mengambil keuntungan dari proyek yang digarapnya.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Bantah KA Medan-Kualanamu Terlambat 5 Jam
"Dugaan persekongkolan itu dibuktikan dengan tertangkapnya Bupati Madina, Plt Kadis PU dan Kontraktor pada 15 Mei 2013," katanya.
Untuk itu pihaknya mendesak KPK mengusut kasus tersebut dan tidak hanya fokus pada penanganan perkara yang melibatkan Bupati Madina.
"Karena kejadian penangkapan Bupati Madina oleh KPK merupakan asap dari api yang sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya di Sumut, khususnya dalam pengalokasian dana BDB," papar Irwandi.
Untuk diketahui, KPK menangkap Bupati Madina Hidayat Batubara, Plt Kadis PU Khairil Anwar dan pengusaha Surung Panjaitan dalam sebuah operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan di Medan Sumatera Utara, 14 Mei 2013. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditanya soal Konvensi, Dahlan Iskan Masih Fokus Tugas Menteri
Redaktur : Tim Redaksi