jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu lalu (14/12) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Badan Keamanan Laut. Target OTT KPK itu adalah Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi.
Pejabat eselon I Bakamla itu berasal dari Kejaksaan Agung. KPK menduga Eko yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla menerima suap senilai Rp 2 miliar dari pengusaha.
BACA JUGA: PNG Tsunami, Warga Papua dan Papua Barat Diminta Tetap Tenang
Dalam pandangan anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii, OTT terhadap Eko tidak hanya mencoreng nama baik Bakamla. Sebab, kejaksaan sebagai institusi asal Eko pun ikut tercoreng.
Namun, Syafii melihat kejaksaan di bawah komando M Prasetyo memang berkinerja buruk. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Prasetyo yang notabene kader Partai NasDem justru membuat kinerja kejaksaan tak membaik.
BACA JUGA: Fadli Zon: Persoalannya Bukan PP Ormas, tapi Penetrasi WNA
"Itu kan lagi-lagi orang kejaksaan. Kita sudah berkali-kali bilang kalau Jaksa Agung masih Prasetyo, penegakan hukum di republik ini akan hancur, karena Prasetyo itu tak profesional, dia itu aparat partai," kata Syafii saat dihubungi, Sabtu (17/12).
Lebih lanjut Syafii mengaku sangsi terhadap kinerja Prasetyo selama memimpin Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum di Indonesia. Pasalnya, kata Syafii, di era Prasetyo pula banyak jaksa terseret kasus korupsi dan menyisakan tumpukan perkara.
BACA JUGA: Mendagri Pastikan Tahapan Pilkada Serentak Masih Berjalan Baik
"Aparat makin banyak terjerat hukum, jadinya nggak ada tauladan. Kalau itu dibiarkan makin kacau republik ini," pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.(put/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembentukan Sekolah Legislatif Jadi Rekomendasi Workshop FPG DPRD
Redaktur : Tim Redaksi