JAKARTA — Tujuh provinsi masuk daftar provinsi yang memiliki APBD besar dan memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi.
Hal ini Berdasarkan hasil analisis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menggunakan data berbasis Badan Pusat Statistik (BPS) 2012.
Tujuh provinsi itu adalah Sumut, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan.
"Data ini bisa dijadikan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan umum untuk mensejahterakan rakyat," kata Gamawan di Jakarta, Rabu (6/3).
Sedang 10 provinsi yang jumlah penduduk meleknya di atas rata-rata nasional adalah Sumut, Jambi, Sumsel, Sumbar, Aceh, Gorontalo, Sulteng, Jabar, Lampung, dan Bengkulu.
Sementara, ada tiga provinsi yang memiliki APBD besar, namun memiliki IPM rendah, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Sementara, Jatim merupakan provinsi tertinggi dengan APBD sebesar Ro 42,03 triliun dan terendah adalah Sulawesi Barat berjumlah Rp 2,54 triliun. Untuk APBD per kapita tertinggi ditempati Papua Barat dengan nilai Rp 8,3 juta, dan terendah diduduki Jabar sebanyak Rp 888.135.
Untuk IPM tertinggi dicapai DKI dengan nilai 77,97 persen dengan APBD per kapita Rp 2,84 juta. IPM terendah adalah Papua di kisaran 63,35 persen.
Rendahnya IPM di Bumi Cenderawasih, menurut Gamawan, membuat perlunya dibuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan berbagai sektor di sana.
Di tempat yang sama, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri I Made Suwandi menjelaskan, APBD Jateng, Jatim, dan Papua di atas rata-rata nasional.
Sayangnya, kata Made, ketiga daerah itu memiliki jumlah penduduk miskin di atas rata-rata nasional. Karena itu, kata dia, dibutuhkan pendalaman di tingkat kabupaten/kota yang mempunyai jumlah populasi penduduk miskin di atas rata-rata nasional.
Dia menyarankan agar prioritas pembangunan di tiga provinsi itu lebih difokuskan kepada kabupaten/kota yang memiliki kantong kemiskinan.
Sebagai contoh Jatim, dari 36 kabupaten/kota, sebanyak 16 daerah memiliki IPM rendah, dan 20 daerah lainnya memiliki IPM tinggi.
Data ini, kata dia, harus dijadikan acuan untuk mengetahui secara lebih pasti apakah pendidikan, kesehatan, atau kemampuan daya beli masyarakat yang paling dominan berkontribusi terhadap rendahnya IPM. (sam/jpnn)
Hal ini Berdasarkan hasil analisis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menggunakan data berbasis Badan Pusat Statistik (BPS) 2012.
Tujuh provinsi itu adalah Sumut, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan.
"Data ini bisa dijadikan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan umum untuk mensejahterakan rakyat," kata Gamawan di Jakarta, Rabu (6/3).
Sedang 10 provinsi yang jumlah penduduk meleknya di atas rata-rata nasional adalah Sumut, Jambi, Sumsel, Sumbar, Aceh, Gorontalo, Sulteng, Jabar, Lampung, dan Bengkulu.
Sementara, ada tiga provinsi yang memiliki APBD besar, namun memiliki IPM rendah, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Sementara, Jatim merupakan provinsi tertinggi dengan APBD sebesar Ro 42,03 triliun dan terendah adalah Sulawesi Barat berjumlah Rp 2,54 triliun. Untuk APBD per kapita tertinggi ditempati Papua Barat dengan nilai Rp 8,3 juta, dan terendah diduduki Jabar sebanyak Rp 888.135.
Untuk IPM tertinggi dicapai DKI dengan nilai 77,97 persen dengan APBD per kapita Rp 2,84 juta. IPM terendah adalah Papua di kisaran 63,35 persen.
Rendahnya IPM di Bumi Cenderawasih, menurut Gamawan, membuat perlunya dibuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan berbagai sektor di sana.
Di tempat yang sama, Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri I Made Suwandi menjelaskan, APBD Jateng, Jatim, dan Papua di atas rata-rata nasional.
Sayangnya, kata Made, ketiga daerah itu memiliki jumlah penduduk miskin di atas rata-rata nasional. Karena itu, kata dia, dibutuhkan pendalaman di tingkat kabupaten/kota yang mempunyai jumlah populasi penduduk miskin di atas rata-rata nasional.
Dia menyarankan agar prioritas pembangunan di tiga provinsi itu lebih difokuskan kepada kabupaten/kota yang memiliki kantong kemiskinan.
Sebagai contoh Jatim, dari 36 kabupaten/kota, sebanyak 16 daerah memiliki IPM rendah, dan 20 daerah lainnya memiliki IPM tinggi.
Data ini, kata dia, harus dijadikan acuan untuk mengetahui secara lebih pasti apakah pendidikan, kesehatan, atau kemampuan daya beli masyarakat yang paling dominan berkontribusi terhadap rendahnya IPM. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tol Trans Sumatera Ditarget Selesai 2025
Redaktur : Tim Redaksi