jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membeber tujuh PTN yang terpapar radikalisme. Forum Rektor Indonesia (FRI) mempertanyakan hal itu dan berencana mendatangi BNPT dan Badan Intelejen Negara (BIN). Tujuannya, mengklarifikasi serta berdiskusi terkait penanganan dan pencegahan radikalisme di kampus.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan FRI Asep Syaefuddin menuturkan rilis tujuh PTN oleh BNPT itu berujung kegaduhan.
BACA JUGA: Pendapat Sandiaga soal Kaitan Ekonomi dan Radikalisme
"Para rektor sudah merapatkan barisan. Kampus jadi tersinggung," kata rektor Universitas Al Azhar Indonesia itu di Jakarta, Rabu (6/6). Rencana pertemuan dengan BNPT bakal digelar paling lambat setelah lebaran nanti.
Asep menuturkan terkait radikalisme dan terorisme, jajaran kampus negeri maupun swasta kompak tidak mentoleransinya. Namun dia menegaskan antara rektorat dengan aparat penegak hukum memiliki cara berbeda dalam mencegahnya.
BACA JUGA: BNPT Raih Opini WTP, Suhardi Alius: Jangan Pernah Puas
Rektorat lebih mengedepankan upaya preventif berbasis edukasi. "Kami akui ada lemahnya pembinaan, ada kelengahan, tapi belum fatal," jelasnya.
Guru besar IPB itu menegaskan rektorat siap bekerjasama menangkal radikalisme dan terorisme dengan aparat penegak hukum. Rektorat menginginkan penangan yang efektif serta tidak menimbulkan kegaduhan serta keributan seperti sekarang ini.
BACA JUGA: Radikalisme Masuk Masjid, Waketum MUI Salahkan Ormas Islam
"Penanganan bisa menggunakan prinsip dapat ikannya, tapi kolamnya tidak keruh. Jangan semata ingin (terlihat, Red) berjasa," tuturnya. Menurut Asep, mahasiswa adalah generasi muda yang energinya melimpah, sehingga butuh pelampiasan.
Mahasiswa tetap diberikan akses atau ruang untuk ekspresikan bakat dan minatnya. Sepanjang tidak sampai bertentangan dengan Pancasila atau NKRI.
Menurut Asep jumlah kampus yang ditengarai BNPT terpapar radikalisme sedikit. Untuk itu rektorat tidak mau ada pendekatan penanganan radikalisme yang terlalu keras atau heboh. Sebab malah bisa menimbulkan resistensi atau antipati dari mahasiswa, dosen, atau civitas lainnya. "Forum rektor sepakat menggunakan pendekatan pendidikan," pungkasnya.
Ketujuh PTN yang diduga terpapar radikalisme oleh BNPT merupakan kampus-kampus papan atas. Yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Universitas Airlangga (Unair), serta Universitas Brawijaya (UB).
Menristekdikti Mohamad Nasir tidak mempersoalkan jika ada rektor ingin klarifikasi langsung ke BNPT. Namun dia mengatakan pada 25 Juni nanti, setelah libur lebaran, akan memanggil seluruh rektor kampus negeri.
Dalam pertemuan itu, sekaligus juga akan dihadirkan unsur dari BNPT dan Kementerian Koordinator bidang Polhukam. "Supaya semua nanti jelas. Ke depan antisipasinya seperti apa," katanya di gedung DPR (6/6).
Dia mengakui setelah keluarnya rilis tujuh kampus berpotensi radikalisme dari BPPT itu, orangtua mahasiswa bisa jadi cemas. Masih menghimbau orangtua mahasiswa di tujuh PTN itu, maupun di kampus lain, jangan terlalu takut.
Namun dia juga berpesan supaya orangtua berhati-hati dan selalu menasehati anaknya. "Tolong bagi orangtua ikut mengajari anaknya. Karena di kampus itu sangat bebas sekali," jelas dia. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri: Terorisme Seperti Narkoba, Bisa Menyasar Siapa Saja
Redaktur & Reporter : Soetomo