jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR periode 2019-2024 akan dilantik Selasa 1 Oktober 2019. Siapa sosok yang akan menjadi ketua dan wakil ketua DPR akan segera terjawab.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab diplomatis saat ditanya apakah partainya sudah memutuskan Puan Maharani sebagai ketua DPR. Hasto menjelaskan, soal komposisi pimpinan DPR sudah jelas diatur dalam Undang-Undang MD3.
BACA JUGA: Puan Maharani Penuhi 3 Syarat jadi Ketua DPR
Sebagai informasi, Pasal 427D Ayat 1 Huruf b UU MD3 menyebutkan, “ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.”
Huruf c menyatakan bahwa “wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.”
BACA JUGA: Mbak Puan: Saya Baru Sebatas Calon Kuat Ketua DPR
PDI Perjuangan merupakan peraih kursi terbanyak di DPR periode 2019-2024, diikuti Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Nah, ujar Hasto, PDI Perjuangan yang mendapat kepercayaan dan mandat dari rakyat untuk memimpin lembaga DPR akan menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
Menurut Hasto, keputusan siapa yang akan ditunjuk sebagai ketua DPR sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Mbak Puan tentu saja sebagai kader yang punya pengalaman yang sangat lengkap, baik itu di internal partai, legislatif, dan eksekutif. (Puan) memiliki kans yang besar, tetapi nanti kita tunggu keputusan Ibu Megawati," ujar Hasto kepada wartawan, Sabtu (28/9).
Sisi lain Hasto juga merespons soal komposisi alat kelengkapan dewan (AKD). Hasto berujar, meski PDI Perjuangan merupakan pemenang pemilu dan peraih kursi terbanyak di DPR, serta menjadi pengusung utama Presiden Jokowi, partai berlambang banteng moncong putih itu tidak ingin memerintah sendirian.
"AKD akan dilakukan lobi-lobi politik. Prinsipnya bagi PDIP, kami tidak ingin bisa memerintah sendirian. Kami membangun kerja sama politik dengan Partai Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan sebagainya," jelas Hasto.
Saat ini, ujar Hasto, yang sudah dibahas terkait AKD baru sebatas susunan saja, belum sampai kepada nama-nama yang akan ditempatkan.
"Baru dibahas tentang susunannya, dari PDIP mendapat berapa, komposisi pimpinan, berapa wakil, berapa di badan, itu sudah ada komunikasi dijalankan," ujarnya.
Dia menegaskan PDI Perjuangan memberikan tugas kepada Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto bersama Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto melakukan lobi-lobi politik. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy