JAKARTA - Kendala pencairan uang tunjangan profesi pendidik (TPP) guru tidak hanya dialami oleh guru non PNS yang pembayarannya diambil alih kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dana TPP guru PNS yang dibayarkan pemerintah daerah juga ngadat.
Sekretaris DPC Federasi guru independen indonesia (FGII), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Muhammad Fadli mengeluhkan belum dicairkannya uang tunjangan profesi untuk guru PNS di tingkat SD dan SMP oleh Pemda setempat.
"Sampai saat ini untuk Tri Wulan I belum juga dibayarkan oleh Pemda melalui Dinas Pendidikan, padahal dana sudah masuk ke kas daerah sejak Maret lalu," kata Fadli, kepada JPNN.COM, Jumat (10/5).
Pihaknya mengaku sudah mengkonfirmasikan masalah keterlambatan pencairan TPP ini ke Disdik Inhil dan mereka beralasan dana TPP belum bisa cair karena masih banyak data guru yang belum valid, sehingga harus menunggu semuanya selesai.
Padahal, kata Fadli, saat ini sudah ada sekitar 500 orang guru yang dapat SK pembayaran. Namun Disdik setempat tetap belum mau membayarkan karena harus menunggu guru-guru yang lain, yang belum valid datanya.
"Sampai kapan kami menunggu, sementara ini sudah tri wulan kedua. Data guru yang belum valid masih ada 1500 orang guru lagi. Harusnya yang sudah jelas dasar hukumnya langsung dibayarkan," pintanya.(fat/jpnn)
Sekretaris DPC Federasi guru independen indonesia (FGII), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Muhammad Fadli mengeluhkan belum dicairkannya uang tunjangan profesi untuk guru PNS di tingkat SD dan SMP oleh Pemda setempat.
"Sampai saat ini untuk Tri Wulan I belum juga dibayarkan oleh Pemda melalui Dinas Pendidikan, padahal dana sudah masuk ke kas daerah sejak Maret lalu," kata Fadli, kepada JPNN.COM, Jumat (10/5).
Pihaknya mengaku sudah mengkonfirmasikan masalah keterlambatan pencairan TPP ini ke Disdik Inhil dan mereka beralasan dana TPP belum bisa cair karena masih banyak data guru yang belum valid, sehingga harus menunggu semuanya selesai.
Padahal, kata Fadli, saat ini sudah ada sekitar 500 orang guru yang dapat SK pembayaran. Namun Disdik setempat tetap belum mau membayarkan karena harus menunggu guru-guru yang lain, yang belum valid datanya.
"Sampai kapan kami menunggu, sementara ini sudah tri wulan kedua. Data guru yang belum valid masih ada 1500 orang guru lagi. Harusnya yang sudah jelas dasar hukumnya langsung dibayarkan," pintanya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Guru Menolak Ditempatkan di Hinterland
Redaktur : Tim Redaksi