Tuntut PLB Entikong jadi Pintu Resmi Ekspor-Impor

Senin, 22 September 2014 – 00:09 WIB

jpnn.com - PONTIANAK - Kalimantan Barat merupakan salah satu daratan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Aktivitas ekonomi kedua negara ini dihubungkan dengan dibukanya pos lintas batas (PLB) di Entikong-Tebedu. Sejak diperketatnya ruang gerak barang melalui kawasan itu, aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan tersendat.

Kondisi ini berdampak terhadap masyarakat perbatasan yang sudah mengantongi kartu identitas lintas batas serta mengacu pada perjanjian Sosial ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) dengan RM600 perbulan. Akibatnya, masyarakat perbatasan berunjuk rasa menuntut PPLB di Entikong menjadi pintu resmi ekspor-impor. Serta akan mengambil alih lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan border karena pihak Bea Cukai disebut-sebut sebagai biang kerok dari mandeknya aktivitas perekonomian masyarakat tersebut.

BACA JUGA: Kapal Misterius Terjebak di Teluk Kuala Stabas

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa,  warga masyarakat melakukan ritual adat agar aksi itu mendapat berkah, setelah itu dilanjutkan dengan orasi-orasinya serta penandatanganan oleh puluhan warga yang merasa bekerja di perbatasan.

Saat aksi demo itu berlangsung aktivitas di pintu border Entikong sempat lumpuh selama enam jam para petugas Bea dan Cukai di Entikong sempat bubar karena takut adanya aksi warga tersebut, akhirnya kerja petugas Bea dan Cukai diambil alih sementara oleh pihak kepolisian hingga suasana aman dan mereka pun kembali beraktivitas.

BACA JUGA: Kekeringan di Ponorogo Sulitkan Warga

Sanusi Ringo, Temenggung Dewan Adat Dayak Kalbar menegaskan, pihaknya meminta petugas Bea dan Cukai untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Menurutnya selama ini Bea dan Cukai tembang pilih.

"Ekspor-impor ditutup tetapi mereka mengharuskan warga yang berbelanja dari Malaysia masuk ke Entikong harus membayar lagi yang tidak sesuai dengan peraturan," katanya.
 
Dalam haal ini Sanusi berharap kepada pemerintah daerah serta pemerintahan pusat untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya di Entikong ini. Dengan ulah petugas bea dan cukai hal itu membuat warga di perbatasan sengsara.

BACA JUGA: Gelar Razia di Tempat Hiburan, Pemkot Magelang Ciduk 10 Pemandu Karaoke

"Cobalah Presiden dan menteri terkait untuk turun langsung ke perbatasan Entikong ini lihat kondisi warga yang sebenarnya sangat sengsara dan melarat karena ulah pihak Bea dan Cukai yang telah membuat peraturan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya.

Dalam hasil rapat Dewan Adat Dayak se-Kalbar mereka memiliki keputusan terhitung dari hari ini, kendaraan angkutan barang Entikong-Malaysia melakukan mogok hingga ada keputusan dari pihak Bea dan Cukai.
 
Kepala Kepolisian Sektor Entikong Ajun Komisaris Polisi Husni Ramli yang dihubungi Pontianak Post (JPNN Grup) via sambungan telepon seluler, membenarkan kabar adanya unjuk rasa tersebut.

"Selain unjuk rasa, ada juga ahli waris yang menuntut ganti rugi atas tanah mereka di kawasan PPLB Entikong," ujar Husni.

Warga perbatasan juga menuntut permasalahan tersebut segera diselesaikan. Jika tidak, mereka akan menutup PPLB Entikong. Warga menilai selama ini pihak Bea dan Cukai di Entikong tidak bekerja sesuai dengan prosedur, sehingga mereka dirugikan.

Terkait dengan kondisi itu, sebelumnya beberapa pengusaha perbatasan Indonesia, berbondong-bondong mendatangi Kamar Dagang Indonesia, Kalimantan Barat di Jalan Imam Bonjol Pontianak Selatan. Kedatangan para pengusaha ini mengeluhkan situasi yang ada di perbatasan.

Menurut Afryadi, Ketua Hubungan Luar Negeri Aspindo mengatakan, sejak diperketat keluar masuknya barang impor melalui pos lintas batas Entikong, ada sekitar 120 warga yang bekerja bongkar muat barang di perbatasan menganggur. Bahkan sejumlah pengusaha transporter harus menjual truknya karena tak lagi mendapat orderan.

Dengan melalui Kadin, pintu pelabuhan Entikong bisa dibuka kembali menjadi kawasan kepabeanan. Disiggung kesiapannya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, pihaknya mengaku sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektar.

"Kami sudah siapkan lahan untuk pembangunan Irland Port. tergantung pemerintah, setuju atau tidak," katanya.(arf)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menikmati Indahnya Pulau Tabuhan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler