jpnn.com - Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid menyebut pihaknya meminta kenaikan tunjangan jabatan hakim sebesar 142 persen dari tunjangan tahun 2012.
"Tuntutan kami adalah tunjangan jabatan 142 persen dari tunjangan hakim pada tahun 2012," kata Fauzan dalam audiensi yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (7/10/2024).
BACA JUGA: Nilai OTT KPK di Kalsel Hampir Setengah Kekayaan Sahbirin Noor alias Paman Birin
Dia menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan kenaikan itu ialah karena tunjangan jabatan hakim tidak pernah berubah selama 12 tahun terakhir.
Hal itu disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA belum pernah direvisi.
"Saya kira angka ini menjadi angka yang wajar, mengingat 12 tahun tidak ada perubahan," ucap dia.
Kemudian, kenaikan tunjangan jabatan juga harus disesuaikan dengan profil daerah tempat hakim bertugas.
BACA JUGA: Jokowi Tak Salami Try Sutrisno, Istana Berdalih Begini
Fauzan menyebut SHI memperjuangkan hakim yang berada di pengadilan tingkat pertama kelas II.
Menurut dia, yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim di tingkat kelas II, yang notabenenya berada di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Jadi, kami ini hakim-hakim di SHI, konsentrasinya adalah untuk memperjuangkan hak-hak hakim di kelas II, bukan di kelas I ataupun di tingkat banding," tutur Fauzan.
Dalam forum audiensi yang dihadiri pimpinan MA, Komisi Yudisial, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, SHI menyampaikan empat tuntutan.
Empat Tuntutan SHI:
1. Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012;
2. Mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim kembali didiskusikan;
3. RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan dapat segera diwujudkan;
4. Meminta adanya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan keluarga hakim.
Fauzan menyamapikan bahwa SHI ingin segala hal mengenai hakim diatur jelas oleh Negara. Namun, kesejahteraan tidak cukup memastikan hakim untuk berintegritas sehingga perlu penegasan aturan lainnya.
"Jadi, kami pengin paket komplet, tidak hanya tentang bicara kesejahteraan. Sistem pengawasan, penjagaan integritas, rekrutmen, status jabatan hakim itu juga harus diselesaikan karena tidak mungkin parsial," ucapnya.
Setelah beraudiensi di MA serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin kemarin, hari ini Selasa (8/10), SHI bakal bertemu dengan DPR RI untuk membicarakan pokok tuntutan yang sama.
"Fokusnya tetap empat poin utama tuntutan kami yang tadi sudah kami sebutkan juga. Tidak keluar dari itu," kata dia.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam