jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan alasan pemerintah yang tiba-tiba mengumumkan kenaikan THR (Tunjangan Hari Raya) PNS, TNI/Polri, dan pensiunan. Juga gaji ke-13.
Pemerintah menyebut tunjangan menjadi komponen THR tahun ini karena menilai kinerja aparatur sipil negara semakin baik. Padahal, CBA melihat kinerja PNS dari segi penyerapan anggaran hingga April, tidak semua kementerian baik dibanding tahun sebelumnya.
BACA JUGA: Pegawai Non-PNS Juga dapat THR tapi Bukan untuk Honorer
Misalnya, Kementerian Sosial, realisasi anggaran pada April 2018 hanya 13,52 persen dari total anggaran yang ada. Sementara realisasi di April 2017 lalu mencapai sebanyak 16,30 persen.
BACA JUGA: Pegawai Non-PNS Juga dapat THR tapi Bukan untuk Honorer
BACA JUGA: FHK2I: Kenaikan THR Buat PNS Tidak Manusiawi, Tidak Adil!
"Jadi, patut diduga pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan politik ingin berbaik hati Pemerintahan Joko Widodo kepada para birokrat," ujar Uchok di Jakarta, Kamis (24/5).
Menurut Uchok, anggaran yang dikeluarkan untuk memenuhi tunjangan THR dan gaji ke-13 PNS tidak tanggung-tanggung. Mencapai Rp 35,7 triliun.
BACA JUGA: PNS Sambut THR dan Gaji ke-13, Honorer K2 Pilu
"Padahal kalau pemerintah cerdas, anggaran sebesar itu bisa untuk mencicil utang negara yang sudah mencapai sebesar Rp 4.180 triliun," katanya.
Uchok menilai, pemerintah seharusnya berkaca pada Negara Malaysia yang kini memotong anggaran seluruh kementerian sebesar 10 persen, mengingat utang negara telah mencapai Rp 3.593 triliun.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setiap PNS Bahas THR, Honorer Menghindar, Malu, Sedih
Redaktur & Reporter : Ken Girsang