JAKARTA--Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengaku belum bisa menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2013, karena serapan anggaran yang dilaporkan daerah baru per bulan April.
Staf Khusus Ketua UKP4, Oktana Yudha Sakti saat ditemui JPNN.COM di kantor UKP4 Komplek Istana Negara, Jakarta, mengatakan dalam melakukan evaluasi, UKP4 bekerja pada tatanan seberapa jauh serapan anggaran di daerah setiap bulannya.
"Kita hanya bicara seberapa jauh serapan anggaran mereka tiap bulannya berdasarkan informasi yang kita minta dari daerah. Mengenai permasalahan belum ada Sekda definitif, Bawaslu belum gajian, ini tidak masuk dalam bagian monitoring kami," kata Oktana, Selasa (11/6).
Dalam pada itu, UKP4 terus mendorong daerah membuat sebuah sistem pengendalian kinerja keuangan. Karena selama ini informasi yang diperoleh UKP4 dari daerah hanya sebatas soal uang, sedangkan realisasi fisiknya tidak diketahui.
Saat ini sistem pengawasan dari UKP4 sudah berjalan dan diketahui Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang tepat waktu dalam pengesahan Perda keuangan daerahnya.
"Pengesahan APBD dari laporan Kemendagri ada beberapa yang terlambat. Riau Januari, tepat waktu. Kenapa kita ingin tepat karena kita mau pengadaan barang dan jasa itu cepat. Kalau pengesahan APBD di akhir pasti tergesa-gesa pekerjaannya," jelas Oktana.
Dari laporan yang diterima UKP4, Pemprov Riau telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa sebesar 70 persen. Namun dari segi realisasi anggaran diakui OKtana masih di angka 10 persen per April 2013.
"Kita sudah minta informasi target mereka tiap bulan. Untuk 2013 sampai April itu, targetnya 23 persen, capaian 10 persen, ini kan masih jauh. Tapi kita lihat pengadaan sudah 70 persen, jadi ada jaminan realisasi keuangan akan tercapai sampai 70 persen sampai akhir tahun," jelasnya.
Namun demikian saat ditanya apakah angka-angka ini sudah bisa menunjukkan hasil mengenai evalusasi kinerja keuangan Riau, apakah tergolong baik, kurang baik atau buruk, Oktana belum bisa menjawabnya.
"Kalau sekarang mungkin belum bisa kasih komentar itu karena data belum banyak yang masuk. Tapi dengan Perda sudah diketok per 1 Januari, lalu pengadaan sudah 70 persen, kita berharap capaian target bisa terealisasi sampai akhir tahun," pungkasnya.(fat/jpnn)
Staf Khusus Ketua UKP4, Oktana Yudha Sakti saat ditemui JPNN.COM di kantor UKP4 Komplek Istana Negara, Jakarta, mengatakan dalam melakukan evaluasi, UKP4 bekerja pada tatanan seberapa jauh serapan anggaran di daerah setiap bulannya.
"Kita hanya bicara seberapa jauh serapan anggaran mereka tiap bulannya berdasarkan informasi yang kita minta dari daerah. Mengenai permasalahan belum ada Sekda definitif, Bawaslu belum gajian, ini tidak masuk dalam bagian monitoring kami," kata Oktana, Selasa (11/6).
Dalam pada itu, UKP4 terus mendorong daerah membuat sebuah sistem pengendalian kinerja keuangan. Karena selama ini informasi yang diperoleh UKP4 dari daerah hanya sebatas soal uang, sedangkan realisasi fisiknya tidak diketahui.
Saat ini sistem pengawasan dari UKP4 sudah berjalan dan diketahui Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang tepat waktu dalam pengesahan Perda keuangan daerahnya.
"Pengesahan APBD dari laporan Kemendagri ada beberapa yang terlambat. Riau Januari, tepat waktu. Kenapa kita ingin tepat karena kita mau pengadaan barang dan jasa itu cepat. Kalau pengesahan APBD di akhir pasti tergesa-gesa pekerjaannya," jelas Oktana.
Dari laporan yang diterima UKP4, Pemprov Riau telah melakukan proses pengadaan barang dan jasa sebesar 70 persen. Namun dari segi realisasi anggaran diakui OKtana masih di angka 10 persen per April 2013.
"Kita sudah minta informasi target mereka tiap bulan. Untuk 2013 sampai April itu, targetnya 23 persen, capaian 10 persen, ini kan masih jauh. Tapi kita lihat pengadaan sudah 70 persen, jadi ada jaminan realisasi keuangan akan tercapai sampai 70 persen sampai akhir tahun," jelasnya.
Namun demikian saat ditanya apakah angka-angka ini sudah bisa menunjukkan hasil mengenai evalusasi kinerja keuangan Riau, apakah tergolong baik, kurang baik atau buruk, Oktana belum bisa menjawabnya.
"Kalau sekarang mungkin belum bisa kasih komentar itu karena data belum banyak yang masuk. Tapi dengan Perda sudah diketok per 1 Januari, lalu pengadaan sudah 70 persen, kita berharap capaian target bisa terealisasi sampai akhir tahun," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gempar 5,3 SR Guncang Pesisir Selatan, Sumbar
Redaktur : Tim Redaksi