JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan, penundaan pelaksanaan ujian nasional (UN) mencerminkan ketidakberesan dalam mengatur sesuatu yang dilakukan setahun sekali.
"Kalau saya melihat persoalannya lebih serius daripada sekadar box belum masuk atau apapun. Ini menunjukkan manajemen yang buruk sekali di kementerian pendidikan. Kalau alasannya remeh temeh, kecil-kecil karena belum masuk dan sebagainya, itu enggak masuk akal sehat pikiran saya," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Selain itu menurut Pramono, kasus tersebut sebenarnya cerminan bagaimana menyiapkan masa depan bangsa terutama anak didik Indonesia yang mungkin tidak disadari membuat dampak psikologis yang cukup berat.
"Kebetulan anak saya ada yang kelas tiga. Jadi saya memahami bagaimana psikologis anak yang sudah mempersiapkan berhari-hari kemudian tiba-tiba dibatalkan," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pramono menerangkan, dalam kasus tersebut tentunya harus ada pihak yang bertanggungjawab yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. "Tidak bisa ini kemudian seperti tidak ada apa-apa. Ini kan pasti ada yang salah. Kalau memang ada kebocoran di mana kebocoran ini terjadi," kata dia.
Pramono menyatakan, polemik tentang ujian nasional bukan barang baru. Pro kontra tersebut sudah terjadi 3 atau 4 yang lalu. "Kejadian ini makin menunjukkan ketidaksiapan ketidaksungguhan sebuah kementerian yang secara konstitusi kita berikan 20 persen untuk budgetnya. Budgetnya sebenarnya cukup besar sekali. Ini sungguh sangat disesalkan," tandasnya. (gil/jpnn)
"Kalau saya melihat persoalannya lebih serius daripada sekadar box belum masuk atau apapun. Ini menunjukkan manajemen yang buruk sekali di kementerian pendidikan. Kalau alasannya remeh temeh, kecil-kecil karena belum masuk dan sebagainya, itu enggak masuk akal sehat pikiran saya," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Selain itu menurut Pramono, kasus tersebut sebenarnya cerminan bagaimana menyiapkan masa depan bangsa terutama anak didik Indonesia yang mungkin tidak disadari membuat dampak psikologis yang cukup berat.
"Kebetulan anak saya ada yang kelas tiga. Jadi saya memahami bagaimana psikologis anak yang sudah mempersiapkan berhari-hari kemudian tiba-tiba dibatalkan," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pramono menerangkan, dalam kasus tersebut tentunya harus ada pihak yang bertanggungjawab yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. "Tidak bisa ini kemudian seperti tidak ada apa-apa. Ini kan pasti ada yang salah. Kalau memang ada kebocoran di mana kebocoran ini terjadi," kata dia.
Pramono menyatakan, polemik tentang ujian nasional bukan barang baru. Pro kontra tersebut sudah terjadi 3 atau 4 yang lalu. "Kejadian ini makin menunjukkan ketidaksiapan ketidaksungguhan sebuah kementerian yang secara konstitusi kita berikan 20 persen untuk budgetnya. Budgetnya sebenarnya cukup besar sekali. Ini sungguh sangat disesalkan," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: SBY Harus Evaluasi Mendikbud
Redaktur : Tim Redaksi