jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak perlu kaku dalam menjalankan program penyaluran bantuan sosial.
Pasalnya, penerapan di lapangan sangat sulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan.
BACA JUGA: Bawa Bantuan 7 Ton Beras, Ganjar Minta Warga Tetap Produktif
Hal itu disampaikan Ganjar kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo saat rapat terbatas melalui video conference, Minggu (3/5). Hadir dalam rapat itu, jajaran dirjen dari sejumlah kementerian dan gubernur se Jawa-Bali.
"Persoalan bansos ini sudah menimbulkan geger genjik. Di kalangan bawah sudah ribut-ribut sampai sejumlah pimpinan daerah merasa dibentur-benturkan. Ini sudah terjadi, sampai ada satu kades di Jateng yang viral gara-gara ini," keluh Ganjar.
BACA JUGA: Ganjar Berharap Usulnya soal Pemotongan Gaji ASN Dipertimbangkan, Ini Penjelasan Lengkapnya
Ganjar meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam implementasi penyaluran bantuan. Ganjar meminta ada keluwesan yang diberikan kepada daerah dalam penyaluran sejumlah bantuan itu.
"Misalnya begini, ada warga yang sudah dapat PKH, dia tanya apakah masih bisa memperoleh bantuan lain. Sesuai undang-undang kan tidak boleh, tapi nyatanya dia kekurangan," tambahnya.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Panglima TNI Beber Kelemahan Indonesia, Klaster Baru Corona di Freeport
Ganjar memaparkan, di Banyumas ada seorang kepala desa yang mengatakan sudah mendata 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan ke pusat.
Dari data itu, yang turun dan mendapatkan bantuan hanya 200 orang. Ironisnya, 200 orang itu beda dengan data yang diusulkan.
"Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk dapat bantuan tunai yang Rp600.000, mereka tidak mau yang Rp200.000. Ini kan jadi persoalan dan itu membuat kami di bawah kesulitan," tegasnya.
Karena itu, Ganjar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan keluwesan. Dia minta pengaturan penyerahan bantuan diserahkan sesuai tugas kepala desa masing-masing.
"Alangkah indahnya apabila bantuan sosial ini diselesaikan di level desa. Kami serahkan pada kades, silakan gunakan sesuai kriteria dan dengan lokalitas yang ada. Tentu kami baik dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota memberikan pendampingan," tegasnya.
Jik tidak, Ganjar mengusulkan bantuan-bantuan yang diterima desa itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan untuk lumbung pangan.
Nantinya, lumbung pangan itu dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel," terangnya.
Tak hanya soal itu, Ganjar juga mengomentari soal masih banyaknya pemudik yang keluar dari Jabodetabek. Menurutnya, daerah yang telah menerapkan PSBB, harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
"Sekarang harus lebih tegas, kalau perlu sekarang sudah saatnya diterapkan penegakan hukum. Kalau tidak, nanti mereka tidak disiplin. Tentu sambil memperbaiki pembagian bansos agar mereka yang tidak mudik benar-benar terjamin," pungkasnya.
Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo menanggapi serius usulan Ganjar. Bahkan, Doni meminta Ganjar untuk segera mengirimkan surat permohonan kepada Gugus Tugas pusat agar segera bisa direalisasikan.
"Ini usulan bagus dari Jawa Tengah. Bisa tidak Pak Ganjar segera buat surat ke gugus tugas, nanti tembusannya ke Kemensos soal keluwesan bantuan sosial, agar segera ditindaklanjuti," kata Doni.
Doni juga meminta agar seluruh daerah melakukan inovasi serta terobosan dalam penanganan COVID-19. Berbagai upaya harus dilakukan agar penangnanan COVID-19 bisa efektif. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia