jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menanggapi pertanyaan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) soal bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipolisikan.
Pertanyaan itu dilontarkan JK ketika berbicara dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2).
BACA JUGA: Di Acara PKS, JK Tanyakan Bagaimana Kritik Pemerintah Tanpa Dipolisikan
Irma pun merasa heran dengan pertanyaan tersebut karena JK mantan penguasa.
"Kenapa bertanya? Bukankah JK bagian mantan penguasa? Harusnya beliau memberikan solusi tentang bagaimana mengkritik tetapi tidak dipanggil polisi," ucap Irma kepada JPNN.com, Sabtu (13/2).
BACA JUGA: GAR ITB Diberi Waktu Cabut Laporan dan Minta Maaf kepada Din Syamsuddin
Secara pribadi, mantan politikus Senayan ini pun mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan Pak JK.
"Kalau beliau ingin jawaban, saran dari saya, saya akan berikan. 'Lakukan kritik konstruktif berlandaskan niat baik pada Indonesia'. Kan bisa mengkritik by data dan tanpa ada unsur fitnah juga hoax," ucap Irma.
BACA JUGA: Musibah Menimpa Keluarga Budiono, Istrinya Tewas, Anaknya Masih Kecil-kecil
"Jika punya data laporkan ke pihak yang berwajib. Agar kasus dapat dipantau publik bikin press release," lanjut Irma.
Mantan anggota Komisi IX DPR itu menambahkan, Presiden Jokowi meminta rakyat memberikan kritik karena selama ini yang merajalela merupakan hoax, bukan kritik konstruktif.
Persoalannya lagi, kata Irma, para penyebar hoax itu adalah orang-orang yang dulu berada di zona nyaman, dan terganggu kenyamanannya.
"Juga para oknum oposan yang melakukan poltiking dengan menggiring opini publik dengan tujuan menjatuhkan pemerintah dan ingin berkuasa," pungkasnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menilai demokrasi Indonesia terancam. Kondisi itu terlihat dari indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).
"Dalam empat tahun terakhir, indeks demokrasi menurun ke 64 dari 127 negara yang disurvei," kata JK dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar PPK pada Jumat (12/2).
JK menilai demokrasi terganggu belakangan ini. Hal itu terlihat dari adanya pengkritik terhadap pemerintah berujung pada proses hukum di kepolisian.
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?," tanya JK.(fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam