Urus Korban Demo Musi Rawas, DPD Apresiasi Kapolda Sumsel

Rabu, 08 Mei 2013 – 04:42 WIB
MUSI RAWAS - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori menyambut positif sikap Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution yang menyatakan bertanggung atas tewasnya empat warga Musi Rawas saat berunjukrasa menuntut pemekaran Musi Rawas Utara sebagai daerah otonomi baru di jalur lintas Sumatera, Senin (29/4) malam.

Hal tersebut dikatakan Alirman Sori setelah mendengar penjelasan langsung dari Kapolda Sumsel dalam pertemuan delegasi DPD RI dipimpin Alirman Sori dengan jajaran Polda Sumsel dan Bupati Musi, Rawas Ridwan Mukti, di kantor Bupati Musi Rawas, Semsel, Selasa (7/5).

"Kapolda sudah menyatakan bertanggungjawab atas seluruh korban peristiwa pembubaran unjuk rasa di jalur lintas Sumatera, Musi Rawas. Tidak hanya memberikan santunan terhadap keluarga korban yang wafat, yang dirawat di rumah sakit pun dibiayai Kapolda. DPD tentunya memberikan apresiasi terhadap sikap tersebut," kata Alirman Sori.

Langkah tersebut lanjutnya merupakan sikap progresif dan responsif dari seorang pimpinan Polri di Sumsel. "Setidaknya dari sikap Kapolda tersebut bisa menjadi alat untuk merajuk kembali perasaan yang tercabik-cabik sebagai akibat aksi demo 29 April lalu," harap senator asal Sumatera Barat itu.

Termasuk upaya persuasif Kapolda yang telah mendatangi seluruh korban di rumah sakit maupun di kediamannya masing-masing bersama tokoh masyarakat setempat. Menurut Alirman upaya tersebut perlu dicontoh oleh pimpinan polri lainnya di berbagai wilayah.

Demikian juga halnya dengan komitmen Irjen Pol Saud Usman Nasution yang menjanjikan pengusutan tuntas peristiwa tersebut secara hukum. "DPD akan memantau proses hukum yang dijanjikan Kapolda tersebut termasuk akan menindak anggota kepolisian yang terbutki bersalah," tegas Alirman Sori.

Terakhir dikatakannya, sikap DPD terhadap pembentukan daerah otonomi baru Musi Rawas Utara sudah jelas, yakni mendukung pembentukan kabupaten Musi Rawas Utara.

"Paripurna DPD sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPR agar Musi Rawas Utara segera jadi daerah otonomi baru dan Amanat Presiden untuk itu sudah turun. Masalah muncul ketika Mendagri mengembalikan semua berkas pemekaran Kabupaten Musi Rawas kepada provinsi," imbuhnya. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tes Honorer K2 Dipastikan Molor

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler